Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kota Cimahi

Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bertujuan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu terciptanya tata bangunan yang tertib dan memenuhi standar teknik bangunan serta estetika, sehingga aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan tempat hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau penggunanya, namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini menemui berbagai permasalahan, baik yang berasal dari sisi internal maupun eksternal kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dengan populasi sejumlah stakeholders yang berkaitan dengan kebijakan IMB di kota Cimahi. Temuan teoritik penelitian ini menunjukkan fakta yang berbeda dan tidak memperkuat sejumlah temuan penelitian terdahulu yang berkesimpulan bahwa pihak pertama yang menjadi penyebab lemahnya implementasi kebijakan adalah pemerintah khususnya aparatur pemberi layanan. Faktor konteks dan lingkungan sosial politik dan ekonomi dimana kebijakan itu diterapkan dan faktor isi atau substansi dari kebijakan berperan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan konsep baru bahwa konsep Edwards III (1980) dan Grindle (1980) masing-masing dianggap masih kurang cukup memadai untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan pada sebuah daerah atau wilayah yang memiliki karakteristik khas dan unik seperti kota Cimahi. Gabungan dari kedua teori itu akan lebih memudahkan untuk memahami proses tersebut, meskipun tidak cukup tetapi diyakini lebih memadai jika keduanya digabungkan sekaligus. Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari keseluruhan proses organisasional dari organisasi publik yang tidak vacum secara sosial. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosialnya, sehingga aspek internal dan eksternal organisasi sangat menentukan proses implementasi kebijakan. Dalam kasus kota Cimahi, ternyata aspek konten dan konteks kebijakan memiliki pengaruh yang lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. Adapun yang termasuk aspek konten dan konteks tersebut mencakup di dalamnya unsur lingkungan kebijakan berupa kepemimpinan dan kehendak politik pemerintahan yang kuat, terutama dari unsur eksekutif (Walikota). Juga kondisi obyektif kota Cimahi yang khas dan unik dari sisi sosial politik, ekonomi, geografis dan spasial.

The Policy Building Permit (IMB) aims to control and supervise building, that is expected to build orderly layout of buildings and to meet the standards of building techniques and aesthetics, therefore, it is safe, comfortable, healthy and have economic value to be used as residents or economic activities and social culture for the occupants or users, but in the implementation of this policy we found the variety of issues, both derived from the internal and external policies. This research was conducted by a qualitative approach with a population of stakeholders relating to the IMB policy in the city of Cimahi. Theoretical findings of this study indicate that there are different facts and they does not reinforce a number of findings of previous studies which are concluded that the first side which becomes the cause of the lack of implementation of policies is the government particularly the care provider apparatus. The context factors and socio-political environment and economic where the policy was applied and contents of factor or substance of the policies have an important role in the policy of implementation. In this research, it can be formulated a new concept that the concept of Edwards III (1980) and Grindle (1980) respectively were deemed to be less adequate to explain the process of policy of implementation in a region or regions that have distinctive characteristics and unique as the city of Cimahi. The combination of the two theories will be easier to understand the process, although not sufficient but it is believed to be more adequate if both are combined all at once. The implementation of policies is an important part of the overall organizational process of a public organization which is not vacuum socially. Its presence is strongly influenced by the conditions of social environment, so that internal aspects and external aspects of the organization are very important to determines the process of policy implementation. In the case of the city of Cimahi, apparently the the aspects of content and context of the policy have a more prominent influence than other aspects. As for including the aspects of content and context which are include the element of a policy environment in the form of leadership and the strong political will of government, especially from the executive element (Mayor). It is also the objective conditions of the city of Cimahi are typical and unique in terms of socio-political, economic, geographic and spatial.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id