Abstrak RSS

HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GIZI BURUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GIZI BURUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
CINDY DEWI MEILANI
Unpad
Indonesia
Unpad
, , ,

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak
untuk menikmati kehidupan sejahtera, dalam arti memperoleh kondisi yang layak
untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Salah satu cara dalam pencapaian kesejahteraan anak,
yaitu setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya tidak semua anak memperoleh kesempatan yang sama dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan hak tumbuh kembang anak
secara sehat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk
menentukan upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menjamin anak
penderita gizi buruk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Penelitian yang
dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan gambaran tentang hak
anak tumbuh dan berkembang secara sehat, terutama hak anak untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan bagi anak-anak, dengan metode pendekatan yuridis normatif,
yaitu penelitian menggunakan kaidah-kaidah, norma-norma, asas-asas, dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk
melengkapi data yang tidak diperoleh melalui penelitian kepustakaan, maka
dilakukan juga penelitian juga dilakukan di Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia dan Puskesmas DKI Jakarta.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Setiap
anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan untuk membantu tumbuh kembangnya
sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi
anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Pemenuhan hak anak dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum
positif di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu memberikan
sarana dan prasarana kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyediakan
tenaga kesehatan, pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat
menjamin anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak,
dan kondisi fisik/mental sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya, anak penderita gizi buruk banyak
tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Masih banyak anak penderita gizi buruk
hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang minim dan mengalami penolakan untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.

Download: File Abstrak ,