Abstrak RSS

PENJUALAN AIRSOFT GUN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA, UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dan UU NO. 12/DRT/1951 TENTANG SEN

PENJUALAN AIRSOFT GUN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA, UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dan UU NO. 12/DRT/1951 TENTANG SEN
AKBAR HADIYAN PUTRA
Unpad
Indonesia
Unpad
,

Maraknya penjualan airsoft gun yang dilakukan melalui media internet dan dimana perjanjian jual beli tersebut muncul dari kesadaran para pihak pembeli dan penjual. Perjanjian jual beli dibuat oleh penjual dengan pembeli melalui media internet harus sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam permasalahan yang terjadi saat ini, penjualan airsoft gun di media internet adalah pada saat pembelian tidak terjadi permasalahan. Tetapi pada saat kepemilikan airsoft gun tersebut timbul permasalahan yaitu dimana kepemilikan airsoft gun tersebut harus memiliki izin dari pihak Kepolisian dan dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 Tentang Senjata Api. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidak sah perjanjian jual beli airsoft gun tersebut dan perlindungan hukum terhadap pihak konsumen berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Buku III KUHPerdata, Undang- Undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang- Undang No. 12/DRT/1951 Tentang Senjata Api.
Penelitian ini dilakukan secara normatif kualitatif. Disebut normatif karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, sedangkan disebut kualitatif dikarenakan data yang diperoleh, dianalisisnya dengan tidak menggunakan rumus statistik.
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli airsoft gun melalui media internet jika airsoft gun tersebut tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak kepolisian maka barang tersebut termasuk barang ilegal. Perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum. Dalam hal perlindungan hukum terhadap Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam permasalahan jual beli ini dimana pihak konsumen dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli dan perjanjian tersebut batal demi hukum. pihak konsumen dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak penjual. Oleh karena itu disarankan kepada Penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual dengan lengkap agar tidak membingungkan bagi konsumen.

Download: File Cover , File Abstrak ,