Abstrak RSS

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
MOH IRFAN S
Unpad
Indonesia
Unpad
, , ,

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Moh. Irfan Syarifuddin
110110080073

ABSTRAK

Para negara penerima diberikan kewajiban untuk senantiasa mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu dalam melindungi dan mencegah terjadinya segala bentuk gangguan ancaman serta serangan yang dapat membahayakan diri pribadi, martabat, maupun kehormatan dari para pejabat diplomatik, seperti tindakan terorisme. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang ditegaskan kembali dalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Diplomat, dan The 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. Namun, dalam kenyataannya hal tersebut belum cukup memberikan jaminan perlindungan bagi para pejabat diplomatik yang menjadi korban aksi terorisme. Dimana dalam beberapa kasusnya, negara penerima tidak dapat menjalankan kewajibannya dan mencegah terlaksananya aksi serangan terorisme serta sepenuhnya melindungi para utusan-utusan asing tersebut. Berdasarkan hal itu, menarik untuk diteliti upaya-upaya yang dianggap perlu seperti apakah yang dapat diambil oleh negara penerima sebagai pihak konvensi terorisme dalam memberikan perlindungan kepada para pejabat diplomatik, serta apakah negara penerima tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal negara tersebut gagal memberikan perlindungan terhadap pejabat diplomatik yang menjadi korban serangan terorisme.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menguraikan hasil penelitian untuk kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan sehubungan dengan objek penulisan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu konvensi internasional.
Konvensi-konvensi Internasional telah memberikan kewajiban-kewajiban kepada negara penerima untuk senantiasa melakukan upaya pencegahan serta mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah dipraktikan secara umum dalam melindungi para pejabat diplomatik dari ancaman dan serangan terorisme. Tidak terpenuhinya kewajiban internasional seperti kelalaian dalam melindungi dan mencegah terjadinya serangan terorisme terhadap para pejabat diplomatik, tidak selamanya dapat dimintakan tanggung jawabnya. Pengecualian atas tanggung jawab negara tersebut hanya dimungkinkan pada kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk force majeure, seperti kasus terorisme.

Download: File Cover , File Abstrak ,