Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012

Penelitian Tesis ini melakukan kajian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Permasalahan umum penelitian dirumuskan: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Permasalahan umum ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana partisipasi masyarakat kota Pontianak dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012, (2) Bagaimana keterlibatan masyarakat kota Pontianak dalam persiapan dan perencanaan penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 dan (3) Bagaimana hak demokrasi masyarakat kota Pontianak dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012. Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 belum direspon oleh Pemerintah Kota (Bapedda). Hal ini terlihat dari banyaknya usulan masyarakat tetapi masyarakat tidak mengetahui diterima atau tidaknya usulan tersebut, mereka mengusulkan kembali apa yang telah diusulkan tahun sebelumnya, masyarakat juga tidak mengetahui program prioritas, sehingga mereka mengusulkan sebanyakbanyaknya usulan atau seperti mengusulkan daftar keinginan bukan kebutuhan yang sesungguhnya, (2) Keterlibatan masyarakat dalam persiapan dan perencanaan Penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat juga belum berhasil secara optimal. Hal ini terlihat dari usulan masyarakat dari tingkat kelurahan masih sangat jelas, tetapi usulan masyarakat menjadi tidak jelas lagi setelah masuk dalam Musrenbang tingkat kota. Usulan masyarakat yang telah dikonfilasi oleh pihak kecamatan oleh Bappeda langsung disalurkan ke SKPD dan nasib usulan menjadi tidak jelas diterima atau ditolak. Untuk itu, pendekatan perencaan (RKPD) lebih mengedepankan top down dan politik (sesuai visi dan misi walikota) dibandingkan pendekatan partisipatif, dan (3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hak demokrasi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pontianak masih kurang. Hal ini terlihat dari peserta Musrenbang yang didominasi unsur aparatur pemerintah dibandingkan warga kota lainnya, waktu diskusi yang singkat karena banyak dimanfaatkan oleh ketua Bappeda untuk sosialisasi draft RKPD dan kesempatan warga kota untuk menyampaikan gagasannya yang terbatas, sehingga pelaksanaan Musrenbang lebih mengesankan kerja sia-sia atau sekedar memenuhi mekanisme formalitas atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

This thesis research conducted a study on Public Participation in Local Government Planning Work Pontianak City of West Kalimantan Province, 2012. General research problem is formulated: How can public participation in the Development of Local Government Action Plan the City of West Kalimantan Province Pontianak 2012. Common problems are further elaborated in the form of research questions: (1) How does the city of Pontianak community participation in providing information about the conditions, needs and attitudes in the preparation of Pontianak RKPD Year 2012, (2) How does the city of Pontianak community involvement in the preparation and planning of the preparation of the City RKPD In 2012 and Pontianak (3) How can the community of democratic rights in the preparation of the city of Pontianak Pontianak RKPD 2012. The research method used by researchers is a qualitative approach, the technique of collecting data through observation, interviews and document studies. The results showed that: (1) Community participation in providing information about the conditions, needs and attitudes in preparation RKPD Pontianak In 2012 the municipal government has not responded (Bapedda). It is evident from the many proposals from the community but the public does not know whether or not the proposal is accepted, they proposed back what has been proposed a year earlier, the public did not know the program a priority, so they propose as many proposals as proposed or a wish list rather than the real needs , (2) Community involvement in the preparation and planning preparation RKPD Pontianak Year 2012 in order to generate trust and a sense of community has not managed optimally. It is seen from the proposed community of the village is still very unclear, but the proposals are not clear anymore Musrenbang after entering the municipal level. Community proposals that have been dikonfilasi by the district by Bappeda directly channeled into SKPD and the fate of the proposal be accepted or rejected is not clear. To that end, planning approach (RKPD) put forward the top down and the political (according to the vision and mission of the mayor) compared to a participatory approach, and (3) Public participation in the utilization of democratic rights in the implementation of Musrenbang RKPD Pontianak is still lacking. This is evident from the participants Musrenbang dominated government apparatus elements than other city residents, a brief discussion of time because many utilized by the head of the Agency for socialization draft RKPD and city residents the opportunity to convey his ideas are limited, so the implementation is more impressive Musrenbang labor in vain or mere formality or a mechanism to meet the requirements set out in legislation.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id