Abstrak RSS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG
ABI MA
Unpad
Indonesia
Unpad
,

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG Abi Ma‟ruf Radjab NPM. 110720070008 ABSTRAK Rokok yang diartikan sebagai “Gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas)” diyakini memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan manusia. Rokok memiliki 4000 zat kimia berbahaya untuk kesehatan,baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif. Untuk itulah Pemerintah mengeluarkan PP No.19 Tahun 2003 tentang pengamanan Rokok dimana salah satu hal yang diatur adalah penetapan kawasan tanpa rokok dimana tujuan dari pangaturan ini adalah menanggulangi dampak negatif rokok terhadap kesehata yang pada gilirannya berpengaruh pada tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pemerintahan Daerah Kota Bandung dalam Perda K3 Kota Bandung kemudian mencoba mengimplementasikan ketentuan ini dengan mengatur apa yang disebut kawasan tanpa merokok. Penelitian ini dipergunakan pendekatan normatif yuridis dan normatif non doktrinal, serta penelitian yang bersifat vertikal. Dalam penelitian ini diperbandingkan ketentuan pada PP No. 19 Tahun 2003 dengan Perda K3 Kota Bandung terkait pengaturan kawasan tanpa rokok, diteliti apakah diantaranya merupakan kebijakan yang saling terkait dan merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai suatu bentuk kebijakan publik dan bentuk pertanggungjawaban. Selain itu diteliti pula mengenai efektifitas dari kebijakan penerapan kawasan tanpa rokok di wilayah Kota Bandung yang diatur dalam Perda K3 Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara sumber data secara acak di lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa merokok. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pengaturan dalam Perda K3 Kota Bandung mengenai penetapan kawasan tanpa merokok merupakan penyempitan makna dari kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam PP No.19 Tahun 2003. Selain itu diketahui bahwa kebijakan ini tidaklah efektif karena baru dalam taraf peraturan yang bersifat umum, belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana serta belum dilaksanakan memanfaatkan isntrumen hukum adminsitrasi negara. Sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahui aturan tersebut, sehingga tujuan pencapai derajat kesehatan yang optimal masih jauh dari harapan

Download: