Abstrak RSS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN ALTERNATIF PELAYANAN PUBLIK DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN ALTERNATIF PELAYANAN PUBLIK DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA
ASMARADEWI
Unpad
Indonesia
Unpad
, ,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis temuan dilapangan berkaitan dengan implementasi kebijakan
manajemen alternatif pelayanan publik di perusahaan daerah air minum Kabupaten
Majalengka yang dilatari oleh munculnya kebijakan Surat Mendagri (No
118/96/PUM) Tanggal 3 Juni 2010 tentang penetapan daerah percontohan penerima
program manajemen alternatif pelayanan publik (MAPP/AMSD) dan surat penetapan
dari sekertaris daerah Provinsi Jawa Barat (No.061/2332/org) Tanggal 14 Juni
2010 yang menerangkan dimana Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah
percontohan penerima program untuk dilaksanakan dan diawasi secara langsung
oleh Kementrian Dalam Negeri.Dipilihnya pelayanan air bersih sebagai tema
dalam penelitian ini, karena peneliti menyadari betapa pentingnya peranan air
minum dan air bersih dalam aktivitas hidup dan kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan
data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam
mengenai persepsi pihak terkait mengenai kebijakan tersebut. Data sekunder yang
dikumpulkan berupa kronologi kebijakan, peraturan perundangan dan berita
mengenai tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impelementasi
kebijakan manajemen alternatif
pelayanan publik dilakukan melalui aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber –
sumber kebijakan, komunikasi organisasi yang efektif antara stakeholder dan
pemerintah daerah dalam kolaborasi pendanaan, ciri badan pelaksana, sikap para
pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Secara
garis besar pada dasarnya kebijakan manajemen alternatif pelayanan publik dalam
hal pelayanan air bersih pada PDAM Kabupaten Majalengka telah berjalan dengan
baik, namun hasilnya belum optimal.

 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Manajemen Alternatif Pelayanan Publik