Abstrak RSS

FORMULASI KEBIJAKAN BORDER PASS DI PERBATASAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL BORDER CROSSING

FORMULASI KEBIJAKAN BORDER PASS DI PERBATASAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL BORDER CROSSING
Domingos Lopes
Unpad
Indonesia
Unpad
,

ABSTRAK

 

Kebijakan border pass antara
Timor Leste dan Republik Indonesia ini ditengarai oleh interaksi penduduk dalam hal perpindahan penduduk dan perdagangan
tradisional perbatasan dengan alasan ekonomi yang sangat pelik penegakan secara
tegas batas­-batas antara kedua
negara. Hal inilah yang mendorong pemerintah Timor Lestedan
Indonesia menyepakati Mou (Memorandum of
Understanding
) tentang Pengelolaan Perbatasan antara Timor Leste dengan
Republik Indonesia Tahun 2003, yang memberi kelonggaranlintas batas
negara antar masyarakat perbatasan. Berkaitan dengan formulasi kebijakan
yang dilakukan pemerintah Timor Leste mengenai border pass antara Timor Leste dan Indonesia ini, peneliti merasa
pemerintah Timor Leste kurang memahami proses formulasi kebijakan. Salah satu
sebab hambatan pemerintah Timor Leste dalam merumuskan kebijakan border pass ini adalah terwujudnya
kondisi sulit bagi tumbuhnya inovasi baru dalam pembuatan kebijakan.
Berdasarkan fenomena di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut: “Mengapa hasil dari formulasi kebijakan border pass antara Timor Leste dan Republik Indonesia kurang
menyentuh pada kepentingan masyarakat?”

Oleh
karena itu, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini maka dilakukan
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode
penelitiannya adalah metode deskriptif analitik. Melalui pendekatan kualitatif,
peneliti sebagai instrumen penelitian mengumpulkan, mengolah, menganalisis,  dan memverifikasi setiap informasi dari hasil
wawancara dengan key informan, dokumen dan hasil observasi lapangan yang
terkait dengan masalah penelitian.

Hasil
penelitian menggambarkan bahwa, formulasi kebijakanborder pass di perbatasan Timor Leste dan Republik Indonesia dalam upaya
pencegahan illegal bording
crossing
ini sesuai dengan tahapan-tahapan dalam
formulasi kebijakan publik yaitu melalui tahapan perumusan masalah, penyusunan
agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan tahap penetapan kebijakan.
Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan border pass ini kurang menyentuh pada
kepentingan masyarakat. Hal tersebut disebabkan kurang terlibatnya unsure
masyarakat, terutama masyarakat perbatasan, dalam merumuskan kebijakan border pass ini.

 

 

 

 

ABSTRACT

 

            The
policy of border pass between Timor Leste and Republic of Indonesia is
indicated by the interactions of populations in relation to the movements of
populations and traditional trade on borders for economic reasons that make a
firm enforcement of borders between both nations very complex. It drives both
governments of Timor Leste and Indonesia agree on a MoU (Memorandum of
Understanding) on the Management of Borders between Timor Leste and Republic of
Indonesia in 2003, flexing border crossing by the populations near the borders.
Related to the formulation of policy that the Government of Timor Leste made on
a border pass between Timor Leste and Indonesia, the researcher perceived that
the government of Timor Leste has less understanding of the policy formulating
process. One of the reasons for the barriers that the government of Timor Leste
encountered in formulating the border pass policy was the presence of a
difficult condition for the development of novel innovation in making such
policy. Based on the phenomenon above, the problem in this research was
formulated as follows: “Why do the results of the formulation of the border
pass policy between Timor Leste and Republic of Indonesia insufficiently
touches the interests of people?”

            Therefore,
to answer the research problem, a research was conducted by using a qualitative
approach, whereas the research method used was a descriptive-analytical method.
By a qualitative approach, the researcher as the research instrument collected,
processed, analyzed, and verified all information from the results of
interviews with key informants, documents, and the results of field observation
relating to the research subject.  

            The
research findings indicated that the formulation of the border pass policy on the
borders of Timor Leste and Republic of Indonesia in attempt to prevent illegal
border crossing has been in conformity with the formulation of public policies,
that is, by stages of problem formulation, policy agenda preparation, selection
of alternative policies, and policy making. However, in its implementation, the
border pass policy insufficiently touched the interests of people. It was
caused by the lack of engagement of community elements, particularly ones on
borders, in formulating the border pass policy.