Abstrak RSS

ANALISIS TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEMANFAAT

ANALISIS TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEMANFAAT
NUGRAHA RAMADHAN
Unpad
Indonesia
Unpad
, , , , ,

ABSTRAK

Permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima tentunya bukan hal baru di kota-kota besar di Indonesia, hal ini tidak terkecuali di Kota Bandung. Hadirnya para pedagang tersebut pada umumnya adalah angkatan kerja yang tidak terserap pada sektor formal kota, sehingga mereka menciptakan kegiatan ekonomi mandiri dengan berdagang di pinggir-pinggir jalan. PKL yang merupakan kegiatan perekonomian perkotaan memang mempunyai kompleksitas tinggi dalam penyelesaianya. Dibuatnya beberapa peraturan untuk menertibkan justru menjadi bumerang tersendiri terhadap pemerintah, oleh karenanya paradigma penertiban yang tadinya cenderung represif, dirubah menjadi lebih humanis dengan cara penatan dan pemberdayaan. Untuk melakukan pemberdayaan dan penataan, pemerintah Kota Bandung selaku administrasi di daerah membutuhkan lembaga izin, agar kemudian tidak hanya menata tapi juga lewat izin pemerintah dapat mengontrol pertumbuhan pedagang tersebut. Dengan manfaat-manfaat yang diperoleh dari keberadaan PKL tersebut, maka pada penulisan Skripsi ini penulis meninjau penataan PKL yang dilakukan melalui lembaga izin, yang dikaitkan dengan kemanfaatanya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa SKPD Kota Bandung, PKL, serta masyarakat pada umumnya. Dalam Skripsi ini pula menjabarkan manfaat dari keberadaan Pedagang Kaki Lima serta proses perizinannya dalam kerangka negara hukum kesejahteraan.
Dalam penataan PKL di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung menggunakan Perda No. 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan penelitian yang dilakukan penulis adalah kepada PKL yang berada di kawasan Alun-alun Kota Bandung. Kondisi Kawasan Alun-alun Kota Bandung sudah dipenuhi oleh pedagang kaki lima sehingga menimbulkan masalah-masalah perkotaan. Pada satu sisi keberadaan PKL ini menimbulkan masalah-masalah perkotaan, akan tetapi pada satu sisi lainnya PKL juga menghadirkan potensi-potensi yang dapat menguntungkan kota seperti menyerap angkatan kerja dan penggerak ekonomi mikro perkotaan, sehingga penataan dan pemberdayaan merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut. Dalam perjalanan penataan PKL di Kota Bandung, pemerintah menerapkan kebijakan relokasi kepada PKL di Kawasan Alun-alun. Kebijakan tersebut didasarkan kepada pemerintah menyadari akan manfaat yang akan didapatkan kota dengan ditata dan diberdayakannya PKL. Usaha penataan lewat lembaga izin oleh pemerintah terhalang oleh berbagai masalah seperti penegakan Perda dan kuatnya organisasi dari PKL sehingga menyebabkan kebijakan tersebut menjadi sulit terealisasi.

Download: File Cover , File Abstrak ,