Abstrak RSS

Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado

Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado
Joyce Jacinta Rares
Unpad
Indonesia
Unpad
, , , ,

Penelitian ini terfokus pada persoalan Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja kota Manado. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, mengharuskan semua Organisasi Perangkat Daerah di Indonesia untuk merampingkan struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan ini. Tujuannya adalah untuk menjadikan organisasi perangkat daerah menjadi lebih efektif. Persoalannya adalah, ketika kebijakan ini diimplementasikan di Dinas Tenaga Kerja kota Manado, justru tidak efektif. terjadi penumpukan pekerjaan pada bidang tertentu, keterlambatan dalam menangani pekerjaan, target pekerjaan yang tidak tercapai dan bahkan ada salah satu bidang yang sangat minim kegiatannya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban tentang mengapa penerapan kebijakan penataan organisasi pada Dinas Tenaga Kerja kota Manado tidak efektif. Dari penelitian ini ditemukan penyebabnya adalah perampingan struktur organisasi adalah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi Dinas Tenaga Kerja kota Manado, karena ada bidang yang terpaksa dibentuk dan ada bidang yang terpaksa dihapus karena untuk menyesuaikan dengan peraturan, padahal perampingan struktur organisasi yang dilakukan tidak mendukung ke arah pencapaian tujuan organisasi. Temuan baru dalam penelitian ini adalah bahwa penataan organisasi tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga tidak memberikan hasil yang optimal. Temuan lainnya yaitu, konten Kebijakan Penataan Organisasi tidak dapat diberlakukan secara umum pada seluruh organisasi publik, karena ternyata tiap organisasi publik memiliki kebutuhan dan permasalahannya sendiri-sendiri maka terapi yang akan dilakukan juga haruslah bersifat spesifik. Adapun konsep baru yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik pada suatu Dinas Pemerintah tidak cukup dengan memperhatikan faktor komunikasi, struktur birkorasi, sumber daya dan disposisi, tetapi juga ada atau tidak adanya intervensi politik.

This study focused on the issue of Implementation in Organizational Reforms Policy at Manado city office of Labor. Government Regulation No. 41 of 2007, requires all of the regional organization in Indonesia to streamline its organizational structure in accordance with the provisions set forth in this rule. The goal is to make the organization more effective device area. The problem is, when the policy is implemented in the Department of Labor Manado city, it is not effective. The accumulation of work in a particular field, the delay in dealing with employment, job targets are not achieved and there is even one area in which very little activity. Therefore, this study attempts to find answers to why the application of organizational management policy at the Department of Labor ineffective Manado city. From this study found the cause is streamlining the organizational structure is not in accordance with the needs of the Department of Labor organizations Manado city, because there are areas that had formed and was removed for a field that had to adjust to the rules, while streamlining the organizational structure that do not support toward the achievement organizational goals. The new finding in this study is that organizational management is not supported by the availability of adequate resources so it does not provide optimal results. Other findings are, Organizational Structuring policy content can not be generalized to all public organizations, because it turns every public organization has needs and problems on their own then the therapy would do well to be specific. The new concepts generated from this research that the successful implementation of public policy at the Office of Government is not sufficiently taking into account the factor of communication, bureaucratic structure, resources and disposition, but also the presence or absence of political intervention.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id