Abstrak RSS

PENGUNDURAN DIRI RUMAH SAKIT DARI PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

PENGUNDURAN DIRI RUMAH SAKIT DARI PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
ROHMADONI NURBANATRA
Unpad
Indonesia
Unpad
, ,

Ketentuan mengenai kewajiban rumah sakit untuk mengikuti Program pemerintah tertera pada Pasal 29 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit peraturan ini memberikan rumah sakit berupa sanksi administratif. Pengunduran diri 16 rumah sakit dari Program Kartu Jakarta Sehat menuai banyak kecaman publik karena dinilai tidak profesional dan merugikan masyarakat miskin selaku pengguna Kartu Jakarta Sehat. Akan tetapi pengunduran diri rumah sakit tanpa alasan, rumah sakit berdalih dengan biaya klaim yang relatif rendah menjadi kendala utama rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya. Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak penengah dan penentu kebijakan Program Kartu Jakarta Sehat harus mengambil tindakan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan rumah sakit yang memiliki fungsi sosial dan langkah penanggulangan Pemprov DKI Jakarta terhadap kebijakan Program Kartu Jakarta Sehat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yang mana penelitian dilakukan dengan meneliti doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik. Tahap Penelitian ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan yang dilakukan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif.
Hasil dari penelitian yang pertama dapat disimpulkan bahwa Peserta KJS mendapatkan perlindungan hukum berupa pengobatan di rumah sakit yang tidak mengundurkan diri. Yang kedua peran Pemprov DKI Jakarta adalah menerapkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2013 dan tidak memberikan sanksi terhadap rumah sakit dengan mengingat peran rumah sakit agar rumah sakit menjalankan fungsi sosialnya.

Download: File Cover , File Abstrak ,