Abstrak RSS

PERLINDUNGAN PADA PASIEN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLI

PERLINDUNGAN PADA PASIEN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLI
HARYO TEGUH PRAKOSO
Unpad
Indonesia
Unpad
, , , ,

PERLINDUNGAN PADA PASIEN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Haryo Teguh Prakoso
110110090321

ABSTRAK
Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat sekarang, untuk memperoleh pengobatan yang bertujuan mewujudkan kesehatan yang baik, masyarakat sekarang ini banyak tertarik dengan metode pelayanan kesehatan tradisional selain dengan cara medis. Namun penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional tersebut tidak diimbangi dengan aturan hukum yang mengaturnya secara jelas, oleh karena itu perlu diteliti mengenai pelayanan kesehatan tradisional. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini: pertama Untuk mengetahui kedudukan pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Kedua, untuk mengetahui perlindungan terhadap pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan- bahan dokumenter, tulisan- tulisan ilmiah dan sumber- sumber tertulis lainnya.
Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh simpulan: Pertama, bahwa pelayanan kesehatan tradisional menurut Undang-Undang Kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan. Kedua, pertanggungjawaban hukum pengobat tradisional dapat berupa sanksi pidana maupun digugat secara perdata didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan KUH Perdata.

Download: File Cover , File Abstrak ,