Abstrak RSS

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN ATAS PENCATATAN SIPIL DITINJAU DARI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN ATAS PENCATATAN SIPIL DITINJAU DARI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
AZHAR RIZQI W
Unpad
Indonesia
Unpad
, , , ,

Undang-undang Adminduk sudah memberikan peluang kepada seluruh warga masyarakat dalam pemberian hak atas akta catatan sipil. Akta catatan sipil yang merupakan hak setiap warga negara menimbulkan pertanyaan apakah anak jalanan telah mendapatkan akta catatan sipil yang notabene mobilitas mereka tinggi serta tak sedikit lepas hubungan dengan orang tuanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti peran pemerintah serta kendala terhadap pemenuhan hak-hak sipil anak jalanan sebagai subjek hukum dalam mendapatkan akta catatan sipil di Kabupaten Bandung
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Metode penelitian ini dilakukan dengan meneliti maupun mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu buku, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.
Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa peran pemerintah Kabupaten Bandung sebagai Government Responsibility dalam memenuhi hak sipil setiap penduduk dimana melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dibantu oleh relawan sosial. Dengan maka itu Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus memiliki sinergisitas agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, karena potensi-potensi yang dimiliki guna mempercepat terwujudnya Good Governance. Kebijakan-kebijakan Dinas Sosial dalam pemenuhan hak anak jalanan mendapatkan akta kelahiran memberikan dasar hukum dalam melindungi hak-hak setiap warga Negara tidak terkecuali anak jalanan yang dimana akta kelahiran tersebut dijadikan sebagai bukti identitas mereka yang diakui keberadaanya sebagai subjek hukum. Namun dalam pemenuhan akta kelahiran bagi anak jalanan tersebut terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pemenuhan akta kelahiran bagi anak jalanan, dengan maka itu dengan meminta bantuan relawan sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan mengoptimalkan peran masyarakat serta Karang Taruna di setiap desa, sehingga penduduk tak terkecuali anak jalanan yang belum mendapatkan hak sipil sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Download: File Cover , File Abstrak ,