Abstrak RSS

Kewenangan Tukang Gigi di Kota Bandung Sebagai Pelayan Kesehatan Non Medis Bidang Ortodonti Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Kewenangan Tukang Gigi di Kota Bandung Sebagai Pelayan Kesehatan Non Medis Bidang Ortodonti Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen
RAHMA THAZIA SAUMIMA
Unpad
Indonesia
Unpad
, , ,

KEWENANGAN TUKANG GIGI DI KOTA BANDUNG SEBAGAI PELAYAN KESEHATAN NON MEDIS BIDANG ORTODONTI DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
ABSTRAK
Tren pemakaian kawat gigi yang dikaitkan dengan gaya hidup dan mode mengakibatkan banyak orang mengambil resiko untuk memakainya terlepas dari apakah pemakaian itu diperlukan atau tidak. Sehingga meningkatkan minat masyarakat memilih tukang gigi untuk melakukan pemasangan kawat gigi. Meskipun telah diatur mengenai kewenangan tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan, belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai peraturan mengenai tukang gigi dan apa sebenarnya risiko bagi konsumen yang menerima jasa ortodonti yang ditawarkan oleh tukang gigi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai implementasi Permenkes No 1871 tahun 2011 tidak berjalan dengan baik terkait kewenangan tukang gigi dan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat di Kota Bandung ditinjau oleh Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang dilakukan ialah deskriptif analitis dengan memaparkan aspek yuridis mengenai implementasi Permenkes tentang tukang gigi di Kota Bandung berdasarkan adanya kesenjangan antara das sein dengandas sollen untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menyarankan seharusnya Permenkes No 1871 tahun 2011 mengatur secara jelas mengenai kesenjangan yang terjadi pada Dinas Kesehatan agar mengelaborasi Permenkes No 1871 tahun 2011 secara tepat. Selain itu, seharusnya dilakukan pengawasan dan penertiban secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah terhadap tempat-tempat praktik tukang gigi, dilakukan pembinaan kepada tukang gigi yang ada dengan cara memfasilitasi pendidikan bagi para tukang gigi yang yaitu dengan pendidikan perawat gigi.

Download: File Cover , File Abstrak ,