Abstrak RSS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENCABUTAN HAK MENERIMA UANG PENSIUN BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TIPIKOR.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENCABUTAN HAK MENERIMA UANG PENSIUN BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TIPIKOR.
Nani Meilani
Unpad
Indonesia
Unpad
, , ,

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENCABUTAN HAK MENERIMA UANG PENSIUN BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK
Nani Meilani
110110110065

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki akibat serius terhadap stabilitas suatu Negara, sehingga untuk menanggulanginya diperlukan pula cara yang luar biasa (extraordinary measure). Adanya praktik pemberian uang pensiun terhadap mantan anggota DPR terpidana korupsi telah menunjukkan tidak adanya sinkronisasi dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di lakukan Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menunjukan dapat atau tidaknya pencabutan hak menerima uang pensiun diterapkan sebagai pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai anggota DPR, serta menganalisis terkait kebijakan hukum pidana mengenai pencabutan hak menerima uang pensiun bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai anggota DPR dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif.Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pencabutan hak menerima uang pensiun dapat diterapkan sebagai pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU. Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam penerapannya diperlukan penafsiran sistematis. Selain itu dalam upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan kebijakan hukum pidana berupa pencabutan hak menerima pensiun sebagai pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai anggota DPR dengan merevisi aturan terkait pemberian uang pensiun serta aturan terkait pidana tambahan bagi pelaku korupsi berupa penambahan pencabutan hak menerima uang pensiun sebagai hak yang dapat dicabut dari terpidana.

Download: