Abstrak RSS

MORATORIUM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

MORATORIUM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
Endah Nopiyanti
Unpad
Indonesia
Unpad
, , , , , ,

MORATORIUM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA BANDUNG

Dalam rangka restrukturisasi Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat maupun daerah, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015, diharapkan dengan adanya moratorium ini dapat mereformasi manajemen kepegawaian di Indonesia. Pada skala daerah, pemberlakuan moratorium penerimaan PNS menemui permasalahan yaitu bahwa setiap daerah mempunyai kebutuhan terhadap jumlah pegawai yang berbeda-beda, maka tidak semua daerah tepat untuk diberlakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 juga pernah melakukan moratorium penerimaan PNS, maka untuk dapat mengetahui apakah moratorium penerimaan ini akan berlaku efektif atau tidak, perlu dilakukan evaluasi dari program yang pernah berjalan pada tahun 2012 tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 2 (dua) pokok permasalahan yaitu formasi ideal penempatan PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dan moratorium PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung terkait dampaknya terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas kerja pegawai.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan secara deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data studi kepustakaan, ditunjang dengan data primer yang diperoleh dengan studi lapangan.
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa formasi ideal penempatan PNS di Kota Bandung harus merujuk pada kebutuhan kerja organisasi dalam tugasnya untuk melakukan pelayanan publik, formasi dapat dikatakan ideal jika dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produktif dan berkualitas. Jumlah PNS yang ada saat ini di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung masih wajar bahkan cenderung kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Namun jika memperhatikan kondisi kerja organisasi saat ini, restrukturisasi pegawai harus tetap dilakukan, caranya adalah dengan moratorium penerimaan PNS dengan syarat selama masa moratorium ini harus dijadikan momentum penataan manajemen PNS sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas kerja pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.

Download: File Cover , File Abstrak ,