Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Asas Pemisahan Horizontal Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di daerah-daerah berpenduduk padat dan di kota-kota besar yang tanahnya sudah terbatas perlu diarahkan pembangunan perumahan dan permukiman dalam bentuk dan sistem Rumah Susun. Kepemilikan rumah susun yang ada saat ini menyatukan satuan rumah susun dengan hak atas tanahnya yang harganya semakin tinggi sehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan pelitian lapangan dianalisis secara normatif kualitatifKepemilikan satuan rumah susun saat ini sudah menerapkan asas pemisahan horisontal, hal ini terlihat bahwa rumah susun dapat dibangun diatas tanah milik orang lain, namun Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menyatukan kepemilikan satuan rumah susun dengan tanah bersama menunjukkan masih dipengaruhi asas perlekatan. Dalam kepemilikan rumah susun melalui pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan rumah susun menunjukan penerapan asas pemisahan horisontal secara konsisten. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, namun belum bisa terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena pemilikan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah masih dikaitkan dengan hak atas tanah yang harganya semakin meningkat. Pemilikan rumah susun yang memisahkan dengan hak atas tanahnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, selain belum ada peraturan pelaksanaan UU Rumah Susun juga belum ada instansi yang dapat melakukan pendaftarannya.

The development of housing and shelter is a policy to fulfill the basic need of human being. In order to increase the efficiency and the effectiveness of land and optimize the use of land, especially in the areas with highly-densed population and in big cities with limited vacant lands, it is necessary to direct the orientation of housing development towards the apartment system. The current regulation on apartment ownership unifies the apartment units and the rights over the land, with such a high price that is hard to afford by People with Low Salary. The method used in this study is a analytical descriptive with a normative juridical approach . The data obtained from library research and field research juridical qualitatively analyzed The result shows that the principle of horizontal separation had been applied within the first year of the ownership of apartment unit. This is proven by the establishment of apartment on people’s land, either of the building rights or the use rights. However, proprietary certificate of the apartment unifying the ownership of apartment unit and common land is still influenced by the principle of attachment. The ownership of apartment through the utilization of government property and waqf land by way of rental contract with the certificate of ownership of Strata Title unit as the proof of ownership shows the consistency of the application of the principle of horizontal separation. Despite the various efforts of the government to fulfill the need for housing of the people with low salary, the program hasn’t been well performed. The rate of backlog of housing remains high, reaching up to 15 million units. This is because the ownership of apartment for people with low salary is still related to the rights over land, the price of which is getting higher. The ownership of apartment unit with the separation of the rights over the land is expected to help with the fulfillment of need of people with low salary although it hasn’t been completely carried out. Even government body has not started the registration because the regulation of apartment law performance hasn’t been established.