Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, juga memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu undang-undang yang sangat menopang pelaksanaan otonomi adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberlakuan undangundang tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai segala urusan berkaitan dengan kewajiban mensejahterakan rakyat di daerahnya.