Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Evaluasi Perkembangan E-government Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan ( Evaluating Local E-government In Palopo, South Sulawesi)

Paper ini bertujuan untuk mengevaluasi status e-government di Palopo, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan model benchmarking e-government yang bersumber dari United Nations. Terdapat lima penggolongan tahapan dalam model tersebut yaitu tahap emerging, enhanced, transactional dan connected. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Kota Palopo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Data yang digunakan terdiri dari 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ada 12 SKPD di Pemerintah Kota Palopo yang memiliki sistem e-government atau dalam tahap emerging. Dari 12 SKPD tersebut, ada 6 SKPD yang berada dalam tahap enhanced, dan semua departemen ini juga berhak untuk berada di tahap interactive. Terakhir ada 1 SKPD yang berada pada tahap transactional dan juga lolos ke tahap connected. Penelitian ini penting karena hasilnya bisa menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem e-government yang dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat menuju pemerintahan yang baik dan bersih.

The aim of this paper is to evaluate the status of e-government in Palopo, South Sulawesi, using the United Nations e-government benchmarking model. A case study in Palopo is used as the approach to achieve the research objective. It involved two data collection techniques – interview and observation. There are five stages belongs to the model. Those stages are emerging, enhanced, transactional and connected. The data consists of 40 departments of municipal government of Palopo. The results of this study indicate that there are only 12 departments of municipal government of Palopo that have e-government system or in the emerging stage. From the 12 departments, there are 6 departments laid in the enhanced stage, and all of these departments are also eligible to be in the interactive stage. Then there is 1 department that is at a stage transactional and also qualify for the connected stage.This research is important because the result can be a guide for local authorities to develop e-government system that can improve public services for the people towards good and clean governance.