Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Implementation Of Law Authority And Responsibility Of Budget Users In Procurement Of Goods And Services In Health

Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial diberbagai bidang, salah satunya adalah di bidang kesehatan. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan senantiasa dituntut untuk menjalankan kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di bidang kesehatan. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan cara berikut prosedur yang harus ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan pemerintahan yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan. Pengguna Anggaran (PA) sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa, pada tataran pelaksanaan wewenangnya sering dihadapkan dengan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pribadi PA yang bersangkutan daripada pertanggungjawaban hukum administrasi PA yang bertindak mewakili jabatannya. Padahal norma yang berlaku terhadap PA tidak hanya norma perilaku (gedragnorm) melainkan juga berlaku norma jabatan (bestuur-norm).

The opening (preambule) of 1945 Constitution in paragraph IV has a goal to make a public welfare based on social justice in all fields including health. Government as a state administrator is obliged to provide all public needs in terms of goods, services, and or infrastructure development including health. The procurement of goods and services by Government is an arranged method and procedure to acommodate government activities in health care. The Budget Users (BU) is a responsible official on allocating the budget of goods/services procurement. Practically speaking, BU is often confronted by criminal accountability toward the BU personally rathertha by administrative law toward the BU over his position. In fact, BU is not only governed by behavioral norms (gedragsnorm) but also position norms (bestuursnorm).