Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Tanggungjawab Rektor Sebagai KPA Dalam Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PK-BLU)

Perguruan Tinggi yang menerapkan konsep Badan Layanan Umum (PTN PK-BLU) dalam menjalankan fungsi sebagai organ yang bergerak dalam bidang pelayanan adalah dukungan sarana dan prasarana melalui barang atau jasa. Sebagai institusi yang berada dalam naungan pemerintah dan menerima anggaran negara maka PTN PK-BLU melaksanakan mekanisme untuk memperoleh barang atau jasa sesuai ketentuan hukum. Namun proses pengadaan dalam memperoleh barang atau jasa terkadang menimbulkan persoalan yang muncul sebagai konsekuensi berjalannya proses pengadaan barang atau jasa yang melibatkan organ-organ di dalamnya seperti PA/KPA, PPK, ULP, dan Panitia/Pejabat Penerima Pengadaan. Rektor sebagai KPA dalam PTN PK-BLU memiliki wewenang dalam melakukan kontrol terhadap organ-organ yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada lingkungannya. Kesalahan dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan menyebabkan kerugian negara akibat kesalahan tersebut, baik akibat kelalaian atau tindakan melanggar hukum. Sebagai KPA dalam proses pengadaan barang/jasa Rektor dapat melakukan kontrol pada organ-organ tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan. Konsekuensi yang diterima jika pada akhirnya pejabat pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mengindahkan teguran Rektor maka pejabat yang terkait proses pengadaan barang/jasa akan menerima sanksi.

Universities that apply the concept of Public Service Agency (BLU – PK PTN ) in performing functions as an organ which is engaged in the service infrastructure support through goods or services . As an institution under the auspices of the government and the state budget receives PTN PK – BLU implement mechanisms to acquire goods or services in accordance with the law . However, the procurement process in obtaining goods or services sometimes poses problems that arise as a consequence of the passage of the procurement of goods or services involving the organs in it as PA / KPA , KDP , ULP , and Committee / Receiver Procurement Officer. Rector of the KPA in PK – BLU PTN has the authority to control the organs that carry out the process of procurement of goods / services in the environment . Errors in the procurement process of goods / services performed by the CO and the ULP / Procurement Officer causing state losses due to these errors, either due to negligence or unlawful acts. As the KPA in the process of procurement of goods / services Rector can control the organs in accordance with the authority given . The consequences are acceptable if the authorities ultimately the procurement of goods / services did not heed the warning Rector officials related procurement process of goods / services will receive sanctions.