Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

A Fast Procedure As An Access To Justice In Order To Realizea Simple, Fast, And Low Cost Principle In Indonesia

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan sarat dengan prosedur acara. Bagi pihak bersengketa dengan nilai gugatan kecil, pengadilan bukanlah pilihan tepat untuk menyelesaikan sengketa karena waktu untuk beracara tidaklah sebanding dengan besarnya nilai yang disengketakan. Sementara, penyelesaian melalui lembaga non litigasi kadangkala tak cukup memberikan kepastian hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini membahas acara cepat dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagai sarana access to justice, dan prospek acara cepat dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Berlakukannya acara cepat di Indonesia merupakan suatu kemajuan sebagai sarana access to justice untuk terwujudnya asas sederhana, cepat, biaya ringan. Dengan mekanisme Small Claims Court, acara cepat yang diatur dalam PerMa No. 2 Tahun 2015 dapat mempercepat proses dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif agar terwujud peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, akan tetapi disarankan masih perlunya sosialisasi tentang prosedur acara cepat dan gugatan sederhana pada masyarakat.

Civil disputes resolution in court has complicated procedures. For the parties with small value of claims, the settlement through the court with a convoluted procedure is not an appropriate choice because time spent in the court is not comparable to the value of the dispute. On the other hand, the settlement by arbitration and alternative dispute resolution sometimes considered insufficient to provide legal certainty. The objective of this article is to analyze fast procedures that are used in the settlement of a lawsuit simply as a means of access to justice, and the prospects of fast procedures in the civil judicial system of Indonesia. The approach used is normative juridical. The results shows that the regulation of fast procedures in indonesia is an advancement as a means of access to justice but it still required socialization to the public about fast procedure and simple lawsuit.