Abstrak 
Tax Amnesty Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Di Bidang Perpajakan
Zainal Muttaqin
Universitas Padjadjaran, Corleone Books (Corbooks) Publishing House of Litera Media, Cetakan Pertama, Desember 2017, ISBN 978-602-99552-9-3, Buku Perkembangan Hukum Bisnis Dalam Era globalisasi dalam rangka 80 tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.,
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Corleone Books (Corbooks) Publishing House of Litera Media, Cetakan Pertama, Desember 2017, ISBN 978-602-99552-9-3, Buku Perkembangan Hukum Bisnis Dalam Era globalisasi dalam rangka 80 tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.,
engampunan pajak, penegakan hukum, uang tebusan.
Pengampunan Pajak yang diatur dalam UU 11 Tahun 2016 pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dengan pengampunan pajak sebelumnya, yaitu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan menghimpun data wajib pajak, mengingat jumlah pembayar pajak masih dinilai kecil dan kepatuhan membayar pajak rendah. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila wajib pajak tidak membayar pajak atau membayar pajak tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dilakukan upaya penegakkan hukum berupa pengenaan sanksi (administrasi pidana, sita/lelang dan sandera). Pengenaan sanksi pidana dan sita/lelang akan membawa dampak ekonomi yang besar baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu pengampunan pajak yang menghapuskan sanksi dengan kompensasi berupa uang tebusan merupakan jalan keluar dari upaya penegakkan hukum