Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Badan Pemberdayaan Keluarga Indonesia (BPKI) (Gagasan untuk pemerintah Jokowi-JK tentang masyarakat/sosial)

Ketidak tersediaan lapangan kerja di dalam negeri menjadi pemicu masalah masyarakat Indonesia, selain upah yang tidak layak dan beban hidup yang tidak bisa diselesaikan karena pendapatan rendah, selain masalah non ekonomis lainnya seperti kebijakan ekononomi yang tidak pro rakyat, perpecahan keluarga, perceraian, dsb Analisa : Pemerintah yang akan datang perlu fokus pada masyarakat yang berpendapatan rendah baik di kota maupun di desa. Kesimpulan : pemerintah yang akan datang harus memprioritaskan pembangunan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di kota maupun di desa. Saran : perlu kajian dan pengembangan serta program yang intensif dalam hal pembangunan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di kota maupun di desa untuk : memberdayakan keluarga berpenghasilan rendah dan masalah ekonomi masyarakat lainnya seperti aspek beban hidup, pendapatan, daya beli masyarakat dan pengendalian harga kebutuhan masyarakat; peningkatan ketahanan keluarga khususnya yang terkait dengan ancaman budaya luar dan upaya menghilangkan budaya internal yang negatif serta menyehatkan jiwa/mental masyarakat dan perlindungan pekeija dan keluarga migran.Rekomendasi : sudah saatnya pemerintah yang akan datang mengeluarkan lembaga berbentuk badan dengan kebijakan dan program khusus untuk menangani keluarga yang termasuk berpenghasilan rendah dengan meluncurkan Badan Pemberdayaan Keluarga Indonesia (BPKI) yang mengintegrasikan semua tugas pokok dan fungsi terkait disemua lembaga dalam satu badan untuk meningkatkan ketahanan keluarga khususnya di bidang sosial (budaya, kesehatan dan hukum) dan ekonomi yang bertanggung jawab penuh kepada presiden dengan tugas penuh membentuk pranata-pranata ketahanan keluarga di Masyarakat Indonesia.

Unavailability of jobs in the country triggered theissueof Indonesian society, in addition to unfair wages and living expenses that can’t be resolved because of low income, in addition too the mon-economic issues such as economy policy are not pro-people, family breakdown, divorce, etc. Analysis: Govemment impending need to focus on low-income communities in both urban andrural. Conclusion: next govemment must give priority to the development of low income eamers both in cities and in villages. Suggestions: needsa ssessment and program development as well as intensive in terms ofthe developmentof low income eamersbothincities and villagesfor: empowering low-income families and other community issues such as the economic aspects of the burden of life, income, purchasing power and price control needs of the community; increaset he resilience of families, particularly in relation to the threat of foreign cultures and eliminating the negative intemal culture and nourish the soul/mental society and the protection of migrant workers and their families. Recommendation: it is time for the government to come to the entity issuing agency policies and programs to deal with low-income families including the launch lndonesian Family Empowerment Board (BPKI) which integrates all relevant duties and functionsin all institutions in the body to increase the resilience of the family especially in the social (cultural, health and law) and economy are fully responsible to the president with the task off on ninga full family security institutions in lndonesian Society.