Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan

Desa-desa di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai sumber dana untuk pembangunan kesehatan bersumber APBD dan APBN, namun masalah kesehatan di Kabupaten Malinau masih tinggi. Pada tahun 2015, AKB yaitu 25 per 1000 kelahiran hidup dan AKI yaitu 229 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan dana desa untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau dari aspek konten, konteks, proses dan aktor. Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di 4 desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 26 responden yang terlibat dalam kebijakan dana desa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016 sampai januari tahun 2017. Kondisi geografis, mata pencaharian, kekerabatan dan status desa memengaruhi perspektif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Tidak adanya regulasi dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembangunan kesehatan di desa menyebabkan ketimpangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau. Tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kesehatan di desa. Prinsip swakelola dalam pelaksanaan kebijakan dana desa meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Kebijakan dana desa telah dilaksanakan di Kabupaten Malinau, tetapi pemanfaatan untuk pembangunan kesehatan belumoptimal. Diperlukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk membuat regulasi alokasi dana desa untuk kesehatan. Tenaga kesehatan harus pro aktif dalam proses penyusunan kebijakan untuk mengungkit pembangunan kesehatan di desa.

Villages in Malinau District, North Borneo Province have source of funds for health development coming from the local budget and the state budget, yet health issues in Malinau is still high. By 2015, IMR is 25 per 1,000 live births and MMR is 229 per 100,000 live births. The purpose of this study is to analyze the policy of village funds for health development in Malinau in terms of content, context, processes and actors. Qualitative research with case study approach had been done in four villages. The study was conducted by giving in-depth interviews to 26 respondents involved in the village fund policy. The research was conducted in October 2016 to January 2017. The geographical condition, livelihood, kinship and the state of being a village affect people’s perspectives in implementing health development. The absence of regulations and technical guidelines on the implementation of health development in the villages led to inequality of health development in Malinau District. Health personnel should be able to identify and formulate health problems in the villages.The principle of self management in the implementation of village fund policy improves peoples economy and reduces unemployment. Village fund policy has been implemented in Malinau District, however, the utilization for health development is no optimal. Advocacy on the central government is required to regulate the allocation of village funds in health sector. Health personnel must be pro active in the policy making process to lever the health development in villages.