Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Volunterisme Sebagai Alternatif Sistem Deteksi Dini Untuk Mendukung Pengawasan Pemilu (Volunteerism As An Alternative Early Warning System In Supporting Election Supervision)

Kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, salah satunya diukur dari jumlah pelanggaran yang dapat ditangani untuk menjamin legitimasi hasil pemilu. Pelanggaran dalam pemilu hingga sekarang masih menjadi persoalan karena jumlahnya yang cenderung meningkat dan penanganannya yang memerlukan waktu. Persoalan dalam pengawasan pemilu adalah penegakan hukum karena Bawaslu seolah hanya menjadi seperti ‘tukang pos’ yang meneruskan kasus-kasus pelanggaran pemilu kepada lembaga lain. Paradigma pengawasan pemilu mengalami pergeseran ke arah yang lebih partisipatif, sehingga menjadi peluang untuk mengembangkan model pengawasan pemilu dengan melibatkan masyarakat, khususnya pada tahap pencegahan. Tulisan ini menguraikan kemunculan gagasan volunterisme dalam konteks pemilu, khususnya dalam pelaksanaan pemantauan pemilu untuk mendukung pelaksanaan fungsi Bawaslu. Metode kualitatif melalui studi literatur dipakai untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur tentang pengawasan dan pemantauan pemilu, serta terhadap berbagai sumber rujukan yang memuat dokumentasi praktik kerelawanan dalam pengawasan pemilu. Hasil kajian menemukan bahwa sistem deteksi dini pengawasan berbasis volunterisme merupakan alternatif yang dapat dikembangkan mengingat semangat kerelawanan yang saat ini tengah mengalami peningkatan Untuk itu, perlu dibangun sistem deteksi dini yang berfokus pada dimensi pencegahan dengan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu serta membangun kesadaran masyarakat untuk mengawal integritas hasil pemilu.

The quality of an election can be measured by the number of violations that can be solved to ensure the legitimisation of the election results. Violations in elections are still a problem since the amount tends to increase, which needs a long period of time to be solved. The enforcement of the regulations, such as the role of Bawaslu, is limited because it only serves as a ‘postman’ who forwards the violation cases to another law enforcement institution. The shifting of electoral supervision towards a more participatory approach has become an opportunity to develop an electoral supervision model that involves the community, especially in the prevention phase. This article describes the emergence of the idea of volunteerism in the context of the election, particularly in the election’s implementation monitoring and supporting the functions of Bawaslu. The article uses qualitative methods to analyse the various regulations in relation to monitoring and supervising the election, as well as various referral sources that contain voluntary practice information. The result of the study shows that an early detection system is an alternative method that can be developed, considering the voluntary spirit which is currently undergone an improvement. Therefore, it is necessary to build an early system in the prevention phase by conducting supervision on the implementation of the overall stages of the election and building public awareness to guard the integrity of the election results.