Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Sekarang ini, kebutuhan akan penggunaan barang dan/atau jasa, khususnya jasa telekomunikasi semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan itu menuntut pula peningkatan kualitas pelayanan dan tanggungjawab secara hukum dari pelaku usaha. Kenyataannya menunjukkan bahwa pelaku usaha membuat suatu perjanjian baku yang memuat klausul tambahan dengan maksud membatasi tanggungjawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan perjanjian baku. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normative yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas penggunaan perjanjian baku merupakan tanggungjawab mutlak dengan menganut asas pembuktian terbalik. Saran yang diajukan, yaitu kontrak/perjanjian berlangganan sambungan telekomunikasi yang merupakan perjanjian baku perlu segera disesuaikan dan penggantian kerugian kepada konsumen prosesnya dipermudah.

Nowadays, the needs for goods and/or for services, especially telecommunication service has been increasing. This also requires the improvement of quality services and the legal liability system. The facts have indicated that in practice, several producers/business enterprises apply a standard contract containing an exoneration clausal, which aims to limit their liability. This research is coducted to find out to what extent business enterprise shoud be held liable due to consumers’loss as a result of the application of standard form contract. The research is a descriptive analytical one with juridical normative approach. The data is gathered from library, and is qualitatively analysed. The result of the research often shows that the business enterpreuner is strict liable on the consumers’ lost as a result of the application of standard form contract, it is suggested that the standard contract telecomunication services in subscription should be revised and the payment of compensation to consumers should be simplifid.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : http://www.lppm.unpad.ac.id