Abstrak RSS

Paradoks Dalam Kebijakan Otonomi

Paradoks Dalam Kebijakan Otonomi
Sonny Yuliar, Antik Bintari
ITB, Unpad
Indonesia
Unpad
, , , , , , ,

Demokratisasi merupakan sebuah tema sentral dalam reformasi kebijakan di Indonesia yang bergulir sejak tahun 1998. Sebuah langkah penting yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam konteks ini adalah desentralisasi di semua sektor publik, termasuk sektor pendidikan tinggi. Sebagai hasilnya, gagasan tentang perguruan tinggi otonom telah tampil baik dalam wacana publik maupun dalam praktik kebijakan. Makalah ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan tinggi di Indonesia membawa implikasi pada terwujudnya nilai demokratis. Dengan menggunakan metode kualitatif, material empiris dihasilkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pelaku yang terlibat dalam konsepsi perguruan tinggi otonom. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa kebijakan otonomi perguruan tinggi telah mengimbaskan sebuah paradoks, yaitu perbenturan antara nilai demokrasi dan kebebasan akademik. Disarankan bahwa paradoks ini dihilangkan dengan cara perubahan dalam pendekatan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Secara spesifik, makalah ini menyarankan bahwa perguruan tinggi diposisikan sebagai sebuah agen yang menghasilkan pengetahuan yang demokratis, bukan semata-mata sebagai obyek dari kebijakan demokratisasi.

Democratization has been a central theme in the Indonesia’s policy reform that has taken place since 1998. A key policy step undertaken by the Indonesia’s government in this context has been decentralization of all public sectors, including the higher education sector. The notion of autonomous university has, as a result, emerged in public discourses as well as in policy practices. The paper aims at understanding how the higher education decentralization policy in Indonesia brings implication to the manifestation of democratic value. By employing qualitative method, empirical materials were generated through in-depth interviews with actors involved in the conception of autonomous university. The empirical findings show that the university autonomy policy induces a paradox, that is a conflict between democratic value and academic freedom. It is suggested that such a paradox be resolved by a shift in the policy approach undertaken by the government. Specifically, the paper suggests that university is positioned as an agent of democratic knowledge, not mere an object of democratization policy.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : http://www.lppm.unpad.ac.id