Arsip internasional

URGENSI DAN EFEKTIVITAS SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON (STL) DALAM KERANGKA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Urgensi dan Efektivitas Special Tribunal for Lebanon (STL) dalam Kerangka ...

Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Terhadap Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Siber (Cybercrime) Di Indonesia

Penegakan hukum tindak pidana siber tidak terlepas dengan yurisdiksi, terutama ...

IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) 1973 DALAM MENGENDALIKAN PERDAGANGAN IKAN NAPOLEON WRASSE SEBAGAI SPESIES YANG TERANCAM PUNAH D

IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF ...

Legal Memorandum Terhadap Pemerintahan Chile yang Diduga Tidak Dapat Melindungi Hak Asasi Reproduksi F.S akibat dari Praktek Sterilisasi Paksa terhadap pengidap Human Immunodeficiency Virus

...

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI MALAYSIA AIRLINES TERHADAP JATUHNYA PESAWAT MH-17 DI WILAYAH UKRAINA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Hukum pengangkutan udara adalah sekumpulan kaidah, asas dan regulasi yang ...

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU (TIONGKOK V. JEPANG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU (TIONGKOK v. JEPANG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SASKIA ...

DEATH ROW PHENOMENON BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Hukuman mati pada hakekatnya menghilangkan hak untuk hidup seorang individu ...

PELAKSANAAN PILOTAGE DI SELAT MALAKA DALAM UPAYA KESELAMATAN PELAYARAN INTERNASIONAL BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Kegiatan pemanduan pelayaran (pilotage) di jalur perairan internasional adalah suatu ...

TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Berdasarkan Asas tanggung jawab negara, negara akan menjamin pemanfaatan sumber ...

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.904K/PDT.SUS/2009 Mengenai Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM (PT. Pertamina EP & PT. Pertamina Persero Melawan PT. Lirik Petroleum)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.904K/PDT.SUS/2009 MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN ...

PENETAPAN DAERAH MOU BOX 1974 SEBAGAI MARINE PROTECTED AREA (MPA) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

Memorandum of Understanding Box 1974 merupakan kesepakatan antara pemerintah Australia ...

Pengaturan Asuransi Lingkungan menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

ABSTRAK PENGATURAN ASURANSI LINGKUNGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Lingkungan ...

TANGGUNG JAWAB SQ TERHADAP RUSAKNYA BAGASI MILIK AM KARENA KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Pengangkutan udara saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ...