Arsip jaminan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUKO DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJAMINKAN OLEH PENGEMBANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Semakin sulitnya penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan di Indonesia memberikan ...

Kepastian Hukum Hak Cipta Lagu Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lagu merupakan salah satu dari beberapa objek yang dilindungi dalam ...

HAK AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI PT. JASA ANGKASA SEMESTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004

Faktor tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan pembangunan ...

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan

Berdasarkan fungsinya ini bank disebut sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun ...

EKSEKUSI JAMINAN GADAI SAHAM YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM YANG TIDAK ADA BATAS WAKTU PELUNASAN

Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu ...

Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian Pihak Applicant Akibat Pengakhiran Kontra Garansi dikaitkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Ketentuan Bank Garansi

ABSTRAK Transaksi bisnis nasional maupun internasional kerap kali melibatkan bank sebagai ...

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) ANGGOTA DPRD PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BJB) TBK

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN ...

SAHAM SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS TRANSAKSI MARJIN KEPADA NASABAH OLEH PERUSAHAAN EFEK DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM JAMINAN INDONESIA

SAHAM SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS TRANSAKSI MARJIN KEPADA NASABAH ...

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA MASA PENANGGUHAN (STAY) YANG DILAKUKAN OLEH KREDITOR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN P

Di dalam kepailitan dikenal dengan tiga macam kreditor, yaitu ...

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan dan Hukum Jaminan

JAMINAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN ...

Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang Diterbitkan Oleh PT Terbuka Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah obligasi. ...

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN SECARA FIDUSIA UNTUK MENYELESAIKAN KREDIT MACET PADA PD. BPR LPK PANYINGKIRAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 42 TAHUN 1999

ABSTRAK PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN SECARA FIDUSIA UNTUK MENYELESAIKAN ...

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik Atas Pembelian Objek Jaminan Fidusia Dalam Sistem Lelang Ditinjau Berdasarkan Undang Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam ...

Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kurator Dalam Masa Stay Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA IZIN KURATOR DALAM MASA STAY DITINJAU ...

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEBENARNYA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA YANG DIJADIKAN AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRA

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEBENARNYA TERHADAP SERTIFIKAT ...

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI BERUPA CERTIFICATE OF MEMBERSHIP BUKIT GOLF AND COUNTRY CLUB BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DAN KUH PERD

Dalam era globalisasi, semakin ketatnya persaingan bisnis tanpa kenal batas ...

KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. ARTHAASIA FINANCE SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN MULTIFINANCE ATAS PEMINDAHTANGANAN OBJEK FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 42 TQHUN 1999

Jaminan Fidusia dipakai sebagai penjamin atas hutang yang dimiliki oleh ...

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

Tugas Akhir ini pertama mengangkat permasalahan tentang penggunaan Hak Cipta ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUKU DANA PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PESERTA KEPADA PIHAK LAIN MENURUT UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PE

ABSTRAK Praktek hutang piutang dengan adanya barang jaminan merupakan hal yang ...

Hubungan Dukungan Sosial Dan Kualitas Hidup Pasien Hemodialisis Rutin Dengan Jaminan Dan Tanpa Jaminan Kesehatan Di Kota Bandung

Terapi utama pasien gagal ginjal terminal adalah transplantasi, sebelum transplantasi ...

PENJUALAN OBJEK JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL TANPA MELALUI PELELANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. ADIRA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian accesoir dalam suatu perjanjian pokok yang ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 DALAM HAL PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TE

Adanya hak preferent, maka pemegang hak tanggungan tidak boleh dihalangi ...

HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISIS RUTIN DENGAN JAMINAN DAN TANPA JAMINAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG

Terapi utama pasien gagal ginjal terminal adalah transplantasi, sebelum transplantasi pasien harus ...

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Pengembangan potensi wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat perlu mendapat dukungan ...