Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Evaluasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara

Penelitian ini dilakukan berlandaskan pada hasil evaluasi kebijakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di kabupaten Minahasa Tenggara provinsi Sulawesi Utara.Terdapat berbagai masalah hampir dalam seluruh tahapan pelaksanaan pilkada. Terutama dalam tahap pendataan pemilih, penetapan Daftar Pemilih Tetap, pendistribusian logistik pemilihan, serta tahap kampanye. Ditemukan pula bahwa kinerja pengawasan dalam pelaksanaan pilkada adalah amat lemah. Puncaknya adalah penolakan hasil penolakan suara dari kubu politik yang kalah dan para pendukungnya. Dari kegiatan pra penelitian ditemukan bahwa terdapat intervensi politik yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan pilkada di kabupaten Minahasa Tenggara. Para evaluator kebijakan merekomendasikan agar teknis pelaksanaan pilkada berikut harus lebih diperkuat. Tetapi isi rekomendasi kebijakan tidak menyentuh soal bagaimana mengatasi hal ini. Atas dasar fakta ini maka dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana evaluasi kebijakan pilkada langsung di kabupaten Minahasa Te nggara dilaksanakan. Dari penelitian evaluasi ini, diperoleh temuan baru sebagai berikut : kelemahan rekomendasi hasil evaluasi kebijakan pilkada bersumber pada tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi kebijakan pilkada lebih terfokus pada bagaimana menghasilkan pelaksanaan pilkada yang lebih baik. Padahal sumber masalah pilkada ternyata adalah pada kualitas “hasil kebijakan”. Oleh karena itu seharusnya tujuan evaluasi kebijakan pilkada adalah bagami ana dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk memperoleh “hasil kebijakan” yang berkualitas.

This research was conducted based on the result of Direct local election policy evaluations, in the district of Southeast Minahasa of North Sulawesi province. There are many various problems throughout almost the entire phase of the election. Especially in the data collection phase of the voters, the determination of voters list, election logistics distribution, as well as the campaign stage. It was also found that the performance monitoring of the elections is very weak. The climax is the rejection of vote count results from defeated faction and his supporters. from pre-research activities found that there is strong political intervention against the implementation of elections in Southeast Minahasa district. The evaluator recommended that the technical implementation of the policy following the election should be further strengthened. But do not touch the contents of the policy recommendations about how to overcome this. On the basis of these facts, this research is do to examine how the policy evaluation of direct elections in Southeast Minahasa district implemented. This evaluation research, obtained the following new findings: weakness of the policy recommendations from the evaluation of the election, comes on the goals to be achieved. Election policy evaluation is more focused on how to produce a better implementation of the election. whereas the source of direct election problems is the quality of “the policy outcome”. Therefore, the aim of election policy evaluation must do to how to generate appropriate recommendations to obtain a great “policy outcomes”.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id