Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Perumusan Kebijakan Perpolisian Masyarakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh konsep baru dalam bidang ilmu administrasi, khususnya mengenai perumusan kebijakan publik. Untuk itu, penelitian ini didasarkan pada teori bahwa perumusan kebijakan publik merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan timbal balik, yaitu lingkungan kebijakan, pelaku kebijakan dan kebijakan publik. Apabila salah satu dari elemen itu kurang mendapat perhatian, maka akan mempengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, untuk menjawab tujuan penelitian ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitiannya adalah metode deskriptif analitik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen penelitian mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memverifikasi setiap data dari hasil wawancara dengan key informan, dokumen dan hasil obsevasi lapangan yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan, bahwa perumusan kebijakan Polmas belum menunjukkan hubungan timbal balik antara elemen lingkungan kebijakan, stakeholders kebijakan dan kebijakan Polmas. Ini disebabkan karena Polri sebagai aktor utama kebijakan Polmas belum melibatkan stakeholders dalam perumusan kebijakan Polmas. Polri masih begitu dominan dalam perumusan kebijakan Polmas. Gejala ini dapat dilihat dari tidak adanya koordinasi yang dilakukan Polri untuk melibatkan stakeholder dalam perumusan kebijakan Polmas. Konsep baru yang diperoleh sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi khususnya studi kebijakan publik, bahwa koordinasi mempunyai peranan penting dilaksanakan dalam perumusan kebijakan, terutama untuk melibatkan stakeholders dan pihak-pihak lain.

The aim of this research is to obtain new concept on administration study, particularly regarding the formulation of public policy. Therefore this reseach is based on theory that public policy making is a system cousisting of three elements that can not be separated and have a reciprocal relationship. Those are policy environment, policy actors and public policy. When one of those elements received less attention it will affect the effectivenes of the policy. In answering the purpose of this research, a reseacrh was conducted using a qualitative approarch, whereas the method of reseacrh is analitical decriptive method. Through a qualtitaive approach. Reseacher as reseacrh instrument collected, proceseed analyzed and verified any data from key informents, documents and field observation related to research problem. The result of this reseacrh describes that the community policing policy formulation has not shown a reciprocal relationship between the element of the policy environment, policy of stakeholders and community policing policy. It is caused by Indonesian National Police (INP) as the lead actor has not involving stakeholders in the making of community policing policy. Indonesian National Police are still too dominant in forming community policing policy. This symptom can be seen from the lack of coordination of Indonesian National Police by not involving stakeholders in making of community policing policy therefore, this new concept is provided as a result of my research, as part of development of administrative science study, particularly in the study of public policy, that coordination has an inportant role that has to be implemented in the making of policy, that are also involving stakeholders and other related parties.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id