Abstrak
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken Di Manado Provinsi Sulawesi Utara
Agustinus B. Pati
Unpad
Indonesia
Unpad
dan disposisi, hirarkhi, kolaborasi, koordinasi, organisasi
Penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Bunaken di provinsi Sulawesi Utara. Masalah utama dalam penelitian adalah setelah pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan kebijakan pembentukan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken (DPTNB) ternyata Taman Nasional Bunaken belum juga tertangani dengan baik. Sebagai kawasan wisata yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah, angka kunjungan wisatawan ke kawasan ini semenjak tahun 2009 justru semakin menurun, sementara sebagai kawasan konservasi, kondisi kawasan ini justru semakin buruk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sumber persoalan adalah pada tidak sesuainya bentuk organisasi DPTNB dengan persoalan yang dihadapi. DPTNB hanyalah merupakan lembaga kaoblorasi yang tugasnya hanya mengkoordinasikan program antar instansi . Bentuk organisasi justru mengakibatkan sikap kontra produktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tidak ada dukungan dari pemangku kepentingan terhadap program-program yang seharusnya dilakukan. Adapun temuan dari penelitian ini adalah bentuk organisasi tanpa hierarkhi dan kewenangan yang tegas menjadi penyebab utama tidak berjalannya program-program yang telah ditetapkan di dalam organisasi. Ketiadaan hierarkhi dan pembagian tugas yang jelas, menyebabkan seluruh anggota yang berada di dalam organisasi menjadi tidak memiliki komitmen terhadap keputusan-keputusan organisasi. karena ternyata di dalam organisasi seperti ini, tidak ada kewajiban bagi para anggotanya untuk melaksanakan berbagai keputusan atau program yang ditetapkan oleh organisasi. Temuan lainnya bahwa organisasi tanpa hierakhi dan pembagian kewenagan yang tegas juga memberikan pengaruh buruk terhadap respons atau disposisi para anggota di dalam organisasi.
This research is about the implementation of management policies Bunaken National Park in North Sulawesi province. A major problem in the research is that after the North Sulawesi provincial government issued a policy formation Bunaken National Park Management Advisory Board (DPTNB) turns Bunaken National Park also has not handled properly. From this research can be found answers to why even though the North Sulawesi provincial government has issued a policy formation Bunaken National Park Management Advisory Board (Governor Decree No. 233 of North Sulawesi province in 2000), but this area has not been properly managed. As a tourist area that is expected to contribute to the region, the number of tourist visits to the region since the year 2009 it has declined, while the conservation area, the condition is even worse. This study used qualitative research methods. Of research activities conducted, it was found that the source of the problem is the incompatibility of organizational form BNPMAB the problems faced. BNPMAB is a collaboration of agencies whose job is only to coordinate inter-agency program. Forms of organization actually result in counter-productive attitudes of all stakeholders. No support from stakeholders on programs that should be done. The findings of this research is a form of organization without hierarchy and authority expressly major cause ineffectiveness of the programs that have been established in the organization. The absence of hierarchy and clear division of tasks, causing all members who are in the organization becomes committed to the decisions of the organization. because it was in an organization like this, there is no obligation for its members to carry out the decisions or programs established by the organization. Other findings that organizations without hierakhi and distribution firm kewenagan also adversely affected the response or the disposition of the members in the organization.
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id