Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Latar Belakang: Dinas Kesehatan Pesisir Selatan memiliki permasalahan yang kompleks dengan anggaran yang sangat terbatas. Penentuan anggaran telah diatur oleh Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Unit analisis penelitian adalah Kabupaten Pesisir Selatan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Key person yang dipilih menggambarkan kapasitas manajemen Dinas Kesehatan, peran pihak eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan peran Legislatif (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan. Triangulasi dilakukan melalui analisis dokumen dan observasi untuk meningkatkan kualitas data. Analisis data kualitatif melalui koding dan kategorisasi. Hasil: Peran manajemen dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran masih lemah. Hal itu disebabkan karena kurangnya pelatihan tentang penyusunan anggaran serta data yang akurat tentang masalah kesehatan. Koordinasi dalam perencanaan manajemen masih lemah karena belum melibatkan Puskesmas, sehingga terjadi tumpang tindih diantara programprogram. Perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh Dinas Kesehatan direvisi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah karena dianggap kurang meyakinkan, selain itu disebabkan terbatasnya anggaran APBD. DPRD tidak mampu membantu meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan. Realisasi anggaran yang diperoleh Dinas Kesehatan pada tahun 2006, 2007, and 2008 masih rendah. Kesimpulan: Kapasitas manajemen Dinas Kesehatan dalam perencanaan dan penganggaran masih lemah dan DPRD tidak berhasil membantu meningkatkan anggaran kesehatan. Hal ini berakibat pada rendahnya anggaran kesehatan.

Background: Pesisir Selatan District Health Office faces complex problems with limited budget available. The budget is determined in accordanceto Act No. 25 /2004 about the National Development Planning System, Act No. 32/2004 about the Regional Government, and Act No. 33/2004 about the balance between central and district government budget. Objective: This study is aimed to evaluate factors influencing the implementation of planning and budgeting at Pesisir Selatan District Health Office. Methods:This was a qualitative study adopting a case study strategy. The unit of analysis was the district level and data were gathered through in-depth interviews.Key persons were chosed reflecting the management capacity of District Health Office, the executive role (Regional Government Budgeting Team/RGBT), and the legislative role (Assembly at Regional Level) at Pesisir Selatan district. Triangulation was conducted bydocuments analysis and observation to enhance data quality.Analysis was carried out through coding and categorization. Results: The role of management was still weak in financial planning and budgeting. This wasdue to lack of training on budgeting and inaccurate data about the health problems. Coordination in planning management was still weak because the health centers were not involved, causing overlaps between the programs. The resulted plan and budget made by the District Health Office was revised by RGBT because they were not convinced with the budget and the regional expenditures and revenues budget was limited. The local parliament was also not able to increase budget for the health sector. Budget expenditure in years 2006, 2007, and 2008were still low. Conclusion: Planning and budgeting capacity of Health Office management remain weak, which affect deficiency of health budget. In the other hand local parliament could not be able to increase health budget.