Abstrak
Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Pelaksanaan Prinsip Non Diskriminasi (Most Favour Nations Dan Perlakuan Yang Sama /National Treatment) Dalam Liberlaisasi Penanaman Modal Asing Dan Perlindungannya Terhadap Pengusaha Domestik Khususnya Pengusaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia
An An Chandrawulan SH., LL.M, Nia Kurniati, S.H., M.H.
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
and Small-Medium Scale Companies., Dan Usaha Kecil Mengengah, Foreign Investment, Liberalisasi, Liberalisation, penanaman modal asing, Principle of Non-discrimination, Prinsip Non Diskriminasi
Dengan dimasukkannya penanaman modal ke dalam ketentuan GATT/WTO dalam TRIMs, maka Indonesia sebagai negara anggota WTO harus mengimplementasikan ketentuan TRIMs dalam peraturan penanaman modalnya terutama pengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan GATT/WTO yaitu prinsip non diskriminasi (most favour nations dan national treatment. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapanan melalui instrumen wawancara. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia telah merealisasikan prinsip non diskriminasi kedalan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khusunya dalam Pasal 6 dan Pasal 18 dengan memberikan banyak fasilitas bagi keberadaan penanam modal asing. Tetapi meskipun pemerintah memberikan fasilitas dan peluang yang sama kepada penanam modal asing asama dengan penanaman modal domestik tetapi tetap pemerintah melindungi kepentingan pengusaha domestik seperti yang tertera dalam Pasal 13 U ndang-U ndang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan mencanangkan bidang-bidang usaha khusus bagi usaha kccil mcnegah dan dengan menerapkan pola kemitraan antara usaha kecil menegah dan usaha besar.
The inclusion of in vestment into the GATT/ WTO as embodied in the rregulation of TRIMs, Indonesia as a member countries of the WTO, must implement legally the provisions of the TRIMs into its investment regulations in that it must incorporate the regulations of TRIMs, in particular the principles of non-discri mination (most favour nations dan national treatment). The methods used in this research is descriptive analysis by applying the yuridical normative approach. The stage of the research is library research supported by the field research conducted by way of interview with the respective respondents. On the basis of the result of the research, it is demonstrated that Indonesia has implemented the principle of non-discrimination as foreseen in the Law No 25 of 2007 on investment in particular Articles 6 and 18 in that they provide facilities to the existence of foreign investment. However, although the government provides facilities and opportunities to the foreign investor on the same footing with the domestics, the government still to a certai n degree protect the interest of the domestic investors as embod ied in the Article 13 of the Law No 25 of 2007 on Investment by setting aside the certain sectors especially for the small and medium-scale companies and by requiring the joint undertaking between the small and middle scale companies with the big companies.