Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Sustainable Administrative Reform Movements Policy in Joko Widodo’s Administration

Joko Widodo ( Jokowi) sebuah fenomena pemimpin yang diharapkan dapat mengubah Indonesia lebih baik, harapan dan keinginan menjadi terbuka lebar saat beliau terpilih. Tulisan ini akan mendeskripsikan berbagai inovasi Joko Widodo sebelum dan sesudah terpilih menjadi presiden dan berbagai inovasi yang dilakukan dalam mereformasi administrasi kabinetnya. Joko Widodo sebagai presiden Indonesia diharuskan melanjutkan cita-cita rakyat untuk mengeluarkan pemerintahannya dari jerat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengelolaan lembaga-lembaga kementerian dan non kementerian (menambah dan mengurangi lembaga) menjadi isu krusial yang dilakukan oleh Joko Widodo. Menimbulkan polemik karena dari segi jumlah justru semakin bertambah. Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai kebijakan bersifat sistematis dan berdasarkan perundangan yang sudah disepakati oleh legislatif, berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo yang bersifat parsial. Keberlanjutan berbagai program reformasi administrasi yang sangat dinantikan adalah keberlanjutan undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini sebagai sebuah langkah maju dari program reformasi administrasi yang memiliki target terciptanya good governance government. Perubahan pola karir, sistem pengupahan dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil, serta pola kepegawaian yang berkinerja adalah berbagai keberlanjutan Pemerintahan Joko Widodo.

Joko Widodo ( Jokowi) is a leader that is widely expected to transform Indonesia into a better country. Hopes and wishes were rising when he was elected as the president of Indonesia. This paper will describe various innovations undertaken before and after his presidential inauguration as well as the assorted innovations made in reforming the administration of his cabinet. As the president of Indonesia, Joko Widodo is required to realize the aspirations of the people in freeing the government from corruption, collusion and nepotism. The management of ministerial and non-ministerial institutions becomes the very first crucial issue undertaken by Joko Widodo. This led to a polemic in regards to reducing or increasing the number of institutions, as the Jokowi administration actually increased the amount. In Susilo Bambang Yudhoyono’s administration, several policies were made systematically and based on legislations that had been approved by the legislature. Joko Widodo’s administration is more partial in nature. The administrative reform program that is highly anticipated is the continuation of the Public Service Act. This law is a step forward from the administrative reform program that aims at the creation of good governance. Changes in career path, salary system, pension and benefits for civil servants, performance-based staffing are various efforts of sustainability carried out by Joko Widodo’s administration.