Abstrak
Konsistensi Antara Program Partai Dengan Kebijakan Publik Di Kabupaten Bandung (2011-2015)
Dede Sri Kartini, Rahman Mulyawan, Iyep Saefulrahman
Universitas Padjadjaran, Cosmogov,Jurnal Ilmu Pemerintahan VoL l No.2, Oktober 2015, ISSN 2442-5958
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Cosmogov,Jurnal Ilmu Pemerintahan VoL l No.2, Oktober 2015, ISSN 2442-5958
Bupati, Head of Regen, kebijakan, Partai politik, Policy, Political Party, Program
Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya.
Vision and mission of elected local heads who are generally promoted by political party, it automatically becomes the vision and mission into the programs of the local government concerned during the period of his duty. This study aims to identify and analyze the consistency between Golkar programs that carries candidate Bandung Regent 2010-2015 period with local government programs. From this research, it is known that there is a mission of the Regent of Bandung which cannot be changed into the products of public policies such as Local Rules and Regen Regulation, besides that, the policies in a certain year do not reflect the aspect of service as one of the functions of government. The party program has not been completely consistent yet into the policy, because the mission that made the party has not been yet operational. It is suggestion; the winning party should oversee the policies of the regional head.