Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor

Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya kegiatan pembangunan pada suatu daerah mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lingkungan pada daerah tersebut. Untuk menjaga kualitas lingkungan pada daerah tersebut perlu adanya kontrol dan pengendalian untuk pembangunan di wilayah tersebut. Salah satu Kontrol dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Bogor dilakukan melalui kebijakan izin mendirikan bangunan, dimana setiap mendirikan bangunan dan atau bangunan yang berdiri d i wilayah Kabupaten Bogor, baik perorangan maupun badan wajib memilik i Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan sudah pernah dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Bogor, evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan menunjukan bahwa masih ada bangunan di wilayah kabupaten Bogor yang melanggar koefisien dasar bangunan dan ada bangunan yang melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bermaksud melakukan evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi rumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Penelitian evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada metode ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pihak evaluator yang sudah pernah melakukan evaluasi kebijakan ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Dengan metode ini peneliti akan membuat laporan hasil proses data secara objektif tentang masalah yang diteliti dengan pendekatan deduktif yang kemudian melakukan eksplanasi sehingga dapat memberikan kejelasan secara tuntas dan dapat dipercaya, serta memberikan makna terhadap berbagai data dan konsep pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor masih belum optimal sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan masih belum tercapai, yaitu pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan karena tidak adanya target yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, petugas pengawas bangunan yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, banyaknya instansi yang melakukan pengawasan bangunan, mengakibatkan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor menjadi tidak efektif dan belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor.

Increasing population and high construction activity in an area lead to higher land use and environmental degradation in the area. To maintain the quality of the environment in the area that needed the existence of controls and control for development in the region. One of the control and development control in Bogor Regency done through a policy of building permits, where every building or buildings that stood in the district of Bogor, either individual or entity must have a Building Permit (IMB) issued by the District Government of Bogor. Building permits policy evaluation has been done by the Department of Spatial Planning and Land Bogor regency, the policy evaluation of building permits shows that there are still buildings in Bogor district in violation of the basic coefficients of the building and there are buildings that violate the spatial plan Bogor Regency. Based on this phenomenon, this study intends to evaluate policy of building permits in Bogor Regency. Evaluation includes evaluation of policy formulation, policy implementation and evaluation of the env ironmental evaluation of building permits policy in Bogor Regency. Policy evaluation research building permits in Bogor Regency using qualitative research methods. In this method uses techniques in-depth interviews with the evaluator who has been to evaluate the policy of building permits in Bogor Regency. With this method the researchers will report the results of the data objectively on the issues, with a deductive approach that then do explanations so as to provide clarity and can be trusted completely, and give meaning to the various data and concepts in this study. The results showed that supervision in Bogor Regency building is still not optimal so that one indicator of the success of the policy is still not achieved, namely the development in accordance with the regional spatial plan Bogor Regency. This is due to the absence of the target set in overseeing the building in Bogor Regency, supervisory officers of buildings that are still inadequate in terms of both quality and quantity, facilities and infrastructure are inadequate oversight in the implementation of the Bogor Regency buildings, many agencies that conduct surveillance building, resulting in Bogor Regency building supervision becomes ineffective and there is no standart operating procedure (SOP) that govern the supervision of the building in Bogor Regency.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id