Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Efektivitas Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Negeri ( Studi Di Kota Ambon)

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon. Terjadi perubahan status desa menjadi negeri didasarkan oleh adanya kebijakan pemerintah kota Ambon yang dituangkan dalam Perda No 3 Tahun 2008 dengan ketentuan bahwa desa-desa di kota Ambon yang masih memiliki ciri sebagai masyarakat adat diubah statusnya menjadi negeri dan menjalankan pemerintahan adat, Namun dalam pemberlakuan penyelenggaraan pemerintahan negeri di kota Ambon masih belum memenuhi aturan-aturan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti terlibat secara langsung mengikuti, mengamati dan mencari informasi. Data diperoleh dari informan yaitu Pemerintah kota, pemerintasah negeri, Tokoh adat dan masyarakat yang didukung oleh dokumen. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan serta berbagai produk hukum yang terkait dan relevan dengan kebijakan perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon belum efektif disebabkan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang tidak didukung oleh kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintahan negeri serta para tokoh adat melalui penataan struktur kelembagaan adat pemerintahan negeri serta sosialisasi perda No 3 Tahun 2008 sebagai upaya mengembalikan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi pemerintahan negeri menurut hukum adat yang berlaku.

The research focused on the policy effectiveness in the village status transformation into country in Ambon City. The village status transformation into country is based on any Ambon government policy included in Local Regulations No. 3 of 2008 in provision that villages in Ambon City having characteristics of traditional communities should be transformed in their status into country and performing traditional administration. However, when the validity of country administrative performance is taking place, there traditional legal rules have been not complied with in the country administrative performance. Method used in this research is qualitative in which the researcher is in directly involvement in the tracking, observation, and pursuing of data. Data obtained by informant such as city goverbment, state, senior citizen, and public sustained by document. While data collection arranged by observation, interview, literature study, and manu concerned and relevant legal products with the exchange policy of village status to the state one in Ambon City. Thew results shown that implementation of status exchange of village to negeri government in Ambon City do not effect yet, which it caused by communication factor, resources, disposition, and bureaucracy structure that unsupported by cooperation between city and negeri government, as well as senior citizen by arrangement of custom institution structure of negeri government and socialization of Local Regulation No. 3 of 2008 as an attempt to return the implementation of village government to the negeri according to the validating vustom.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id