Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Implementasi Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Pemerintah Kota Tangerang The Implementation Of Corruption Prevention Policy In Tangerang City

Sejumlah permasalahan korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang tidak hanya merugikan dan memperlemah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi sekaligus juga merugikan dan menyengsarakan rakyat dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama empat tahun berturut-turut dari BPK-RI atas laporan keuangan belum dapat mengurangi kerugian negara/daerah. Dengan kondisi dan fenomena tersebut maka daalm rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya implementasi kebijakan pencegahan korupsi, peneliti tertarik untuk meneli ti dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan jumlah informan penelitian sebanyak 9 orang. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen sedangkan pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis deduktif dengan pola triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan korupsi belum mampu meniadakan terjadinya penyimpangan yang berindikasi kerugian negara/daerah di Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini disebabkan lemahnya fungsi komunikasi dan fungsi sumber daya dalam proses implementasi kebijakan yang nampak pada aspek koordinasi dan sosialisasi. Artinya, upaya pemberantasan korupsi di Kota Tangerang belum berhasil dalam meniadakan perilaku korupsi di seluruh unit kerja birokrasi, karena pelaksanaan fungsi komunikasi dalam proses kebijakan publik tidak dikembangkan dengan pilihan strategi yang menyeluruh dan terpadu. Cakupan komunikasi yang dimaksud meliputi komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi organisasional, dan komunikasi massal. Kelemahan dimaksud antara lain terungkap dari tidak adanya penjabaran secara khusus atas kebijakan pencegahan korupsi oleh Walikota Tangerang yang dapat dilaksanakan secara efektif di setiap unit kerja birokrasi Pemerintahan Kota Tangerang.

A number of corruption issues in the administration of Pemerintah Kota Tangerang not only harm and weaken the governance of Pemerintah Kota Tangerang but also gives disadvantages and misery to the people and the obtaining unqualified audit opinion from the BPK-RI on financial statements for four consecutive years have not been able to reduce state/local government losses. The phenomenon as object research in this study is the implementation of corruption prevention policy in Pemerintah Kota Tangerang. The research used a qualititave approach with a descriptive analaysis method with 9 (nine) research informants. Secondary data collection through literature and documents research, while primary data collection through interview and observation techniques. Data processing used deductive analysis method with triangulation pattern. The results showed that the impl ementation of corruption prevention policy in Pemerintah Kota Tangerang has not been able to eliminate the distortion acts that indicated state/local government losses in Pemerintah Kota Tangerang due to lack of communication and resources functions in the implementation policies process that appears on the coordination and socialization aspects. This means that the eradication effort of corruption in Pemerintah Kota Tangerang has not been able to eliminate the corruption behavior throughout the bureaucracy work units, since the implementation of communications function in public policy process did not developed with a certain comprehensive and integrated strategy. The communication dsci ussed includes intrapersona l communication, interpersonal ocmmunication, organizational communication, and mass communication. The lack of communication and resources functions revealed from the lack of specific elaboration for corruption prevention policy from the Walikota Tangerang that can be effectively implemented at bureaucracy each work unit in Pemerintah Kota Tangerang.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id