Abstrak
Implementasi Kebijakan Pemerintahan Gampong Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Studi Di Kabupaten Pidie ) The Policy Implementation Of Gampong Government In Nanggroe Aceh Darussalam Province (Study In Pidie Regency)
Nasrullah
Unpad
Indonesia
Unpad
Disposisi Dan Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan, komunikasi, Pemerintahan Provinsi NAD, Sumber Daya
Pemerintahan gampong merupakan unit pelayanan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Provinsi NAD. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang efektif, pemerintah Provinsi telah mengeluarkan kebijakan tentang pemerintahan gampong untuk diimplementasikan pelaksanaannya di Kabupaten Pidie. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik, karena struktur kelembagaan gampong cenderung belum berfungsi sesuai dengan amanah kebijakan tentang pemerintahan gampong. Kelembagaan gampong pada saat ini masih berfungsi sebagai pelaksana kegiatan adat-istiadat ketimbang sebagai agen pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengapa pemerintahan gampong belum terealisasi di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan analisisnya mengacu pada pola pemetaan implementasi kebijakan Model Edward III, yang tingkat keberhasilan implementasi kebijakan mencapai tujuannya dilihat dari empat komponen: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintahan gampong di Kabupaten Pidie belum sesuai dengan tujuan kebijakan. Komunikasi yang kurang jelas dan konsisten dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu, dan rendahnya kemampuan sumber daya yang melaksanakan kebijakan itu, sikap yang tidak konsisten dan belum sempurnanya struktur birokrasi merupakan komponen penghambatan tercapainya tujuan implementasi kebijakan itu.
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id