Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (Tkpk) Di Kota Bandung

Permasalahan mengenai kemiskinan menjadi permasalahan yang multidimensi, berbagai upaya oleh pemerintah telah dilakukan guna menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan kebijakan pusat yang kemudian diterjemahkan pada level propinsi dan kota/kabupaten. Dalam implementasinya banyak variabel yang mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga berdampak pada proses maupun output kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Di Kota Bandung”, berdasarkan konsep impelementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier menjelaskan tiga variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu (1) Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan, (2) Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi, (3) Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, sebab peneliti mengumpulkan data kualitatif yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari para anggota Tim Koordinasi Penanngulangan Kemiskinan Kota Bandung, serta Koordinator Fasilitator Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mudah tidaknya masalah untuk dikendalikan dalam mengimplementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan ditandai dengan adanya kesukaran-kesukaran teknis yang kerap ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti masih rendahnya kesadaran para pelaku (target group) sebagai penerima manfaat kebijakan ini, dan oleh karena itu kegiatan dalam kebijakan ini lebih diarahkan pada pembangunan-pembangunan fisik seperti mengaspal jalan, renovasi MCK Umum, pembangunan sarana kesehatan umum dan sebagainya. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan sangat berpengaruh untuk kelancaran dalam pelaksanaan berbagai program atau proyek. Sejauh ini TKPK merupakan tim gabungan yang terdiri dari SKPD-SKPD, tentunya dengan berbagai dukungan baik berupa kewenangan ataupun sumber-sumber yang dapat digunakan. Sementara variabel di luar undang-undang yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Bandung di antaranya adalah dukungan publik yang cukup besar, dirasakan bahwa dukungan publik terutama dari masayarakat luas tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja misalkan dari tokoh masyarakat, sementara untuk mendapat dukungan dari masyarakat secara luas diperlukan sosialisasi secara simultan. Faktor lainnya adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh target group memiliki nilai potensi yang tidak sama untuk masing-masing wilayah, sehingga diperlukan strategi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan pihak swasta sebagai wujud dari kemandirian masyarakat dengan cara bermitra dengan lembaga swasta.

The problem of poverty becomes a multidimensional problem, various efforts by the government has done to tackle poverty. One of these effort is to issue a policy on urban poverty reduction. Policy in tackling poverty is a central policy which is translated at the level of provinces and cities / counties. In the implementation there are so many variables that affect the policy, so that affect the process and output of the policy itself. In this study, researchers examined “The Policy Implementation in Urban Poverty Reduction with Coordination team of Poverty Reduction in Town (TKPK) In the city of Bandung “, based on the concept of policy implementation by Mazmanian and Sabatier explains the three variables in the implementation of policies, (1) The problem is easy or not easily controlled, (2) The ability of Policy to structuring the Implementation Process, (3) Variable Outside the Law that Affecting the Implementation. This study uses an inductive approach. Analysis of data using qualitative data analysis, because the researchers collected qualitative data that gathered from in-depth interviews with informants consisting of members of the Coordinating Team for Poverty Reduction Bandung, and Facilitator Coordinator. Based on the survey results revealed that is easy or not easily problem to be controlled in implementing urban poverty reduction policies characterized by the technical difficulties are often encountered in the implementation of the policy, such as the still low awareness of the actors (target group) as a beneficiary of this policy, and therefore the activity in this policy is more directed at the development-physical development such as paving roads, renovation of the Public toilets, construction of public health facilities and so on. The ability of Policy to structuring the Implementation Process of urban poverty reduction policies are very influential for fluency in the implementation of various programs or projects. So far TKPK is a joint team consisting of SKPD-SKPD, and of course, with various support either the authority or resources that can be used. While the variables outside the laws that may affect the implementation of urban poverty reduction policies in Bandung include considerable public support, it perceived public support primarily from the broad community is not only limited to certain circles for example from community leaders, meanwhile to get support from a society needed socialization simultaneously. Another factor is the resources owned by the target group has the potential value that are not the same for each region, so it needs the strategy to cooperation with various parties, especially with the private sector as a form of independence of the community by partnering with private institutions.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id