Abstrak
Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah
Sukarso
Unpad
Indonesia
Unpad
dan birokrasi munafik, formalisme, pemberdayaan masyarakat, pola evaluasi
Keberhasilan suatu program seringkali menjadi kontroversi ketika hasil yang dicatat di satu pihak dianggap keberhasilan sementara di pihak yang lain tidak mempercayai hasil tersebut. Bahkan evaluasi program seringkali hanya menjadi formalitas dan bahkan menjadi bagian dari rutinitas birokrasi yang tidak bermanfaat bagi keberlanjutan program-program yang bersangkutan. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana evaluasi dilakukan dan bagaimana seharusnya evaluasi dilakukan. Studi Evaluasi Program Pemberdayaan di Kabupaten Purbalingga ini menggunakan pendekatan meta-evaluasi dan decision-theoretic dan dilakukan dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara mendalam. Studi ini menghasilkan analisis bahwa pola evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap program-program pemberdayaan yang ada ternyata relatif sama pada berbagai program yang ada dan tidak akurat dengan indikasi evaluasi dilakukan oleh pihak yang tidak akurat terhadap substansi yang tidak akurat dan dengan cara-cara yang tidak akurat juga. Penelitian ini juga menganalisis bahwa evaluasi program pemberdayaan di pemerintahan daerah selama ini tidak mendasarkan pada satu konsep pemberdayaan yang jelas sehingga hasil evaluasinya cenderung formatif. Tindakan evaluasi yang dilakukan selama ini lebih merupakan pemenuhan aspek-aspek formal (formalisme) yang ada di setiap program, bukan aspek substansi tujuan-tujuan program. Temuan penerlitian ini adalah adanya kecenderungan birokrasi munafik, bahwa birokrasi pemerintah selama ini cenderung tidak jujur, suka ingkar janji, dan tidak dapat dipercaya.
Successful of a program was mostly controversy as the programs results in one hand as a positively successful but in another hand it was distrusted. It was even frequently just a formality of the bureaucracy as well as a bureaucratic routine which was useless for the programs continues. Therefore, it was interesting to study how program evaluation have been realized and how an evaluation effort should be formulated. The Study of the evaluation of empowerment programs in Purbalingga District carried out through both meta-evaluation and decision theoretic approach with case study by in-depth interview technique. Analysis of the study results that evaluation patterns between the empowerment programs seems like one and another as well as the evaluation tends to be not accurate which are indicated by not accurate evaluator, substance or object, and neither the evaluation methods used. The research analysis also finds out that evaluation of empowerment programs had not any defined empowerment concept clearly so that the evaluation tends to be formative. The evaluation activities as far tend to be an effort to compliance to formal aspects of the programs not the substances of the programs’ aims. The research found that there are some tendencies to be a hypocrite-bureaucracy like formalism as well as organized-lying and people’s distrust of the organization.
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id