Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Reinvensi Dan Implementasi Atas Pemaknaan Televisi Publik

Televisi Republik Indonesia (TVRI) masih dihadapkan pada krisis identitas antara mewakili kepentingan publik dengan kepentingan kekuasaan karena masih kuatnya pengaruh kekuasaan meskipun sudah ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik sejak tahun 2002. Disertasi tentang reinvensi dan implementasi konsep-konsep TVRI sebagai lembaga penyiaran publik ini merupakan upaya penulis dalam menganalisis konstruksi TVRI sebagai produk perundang-undangan serta hubungan antara lembaga negara, masyarakat dan TVRI sendiri terkait dengan implementasi konsep lembaga penyiaran publik. Teori yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti adalah Teori Birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber dan diperkuat dengan kajian berdasarkan konsep ekonomi dan politik media Mosco, reinvensi dan implementasi Rogers, serta media dan masyarakat Croteau, yang dilihat dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus dimana penulis melihat institusi media sebagai orang dalam (to look at the media institution from an internal or media proffesional point of view). Disertasi ini menemukan tiga hal. Pertama, TVRI merupakan bagian (organisasi elemen) dari organisasi besar yang disebut Negara, karenanya TVRI belum sepenuhnya terbebas dari cara pandang yang menempatkan TVRI sebagai televisi milik pemerintah. Pemerintah tidak benar-benar menangkap spirit lembaga penyiaran publik yang berintikan pada pelayanan terhadap publik. Kedua, lembaga penyiaran publik adalah konsep yang relatif baru di Indonesia, sehingga secara hukum tata negara belum dikenal dalam nomenklatur keuangan negara dan berbeda dengan jenis lembaga negara yang ada. Hal ini menyebabkan banyak hal menjadi tidak dapat dikategorisasikan secara formal, seperti pengaturan keuangan, pengaturan pegawai negeri sipil, termasuk pengaturan kebijakan penyiaran kepublikan, dan kelembagaan. Dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga penyiaran publik, DPR sering menunjukkan diri sebagai partai-partai-politik atau para politisi yang berpikir bagaimana memanfaatkan situasi untuk kepentingan partikular. Ketiga, upaya TVRI untuk melakukan reivensi diri sebagai lembaga penyiaran publik juga terkendala oleh banyaknya problem internal yang terjadi di TVRI. Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa stigma TVRI sebagai sarana propaganda kekuasaan harus diubah dan TVRI harus menjadi TV publik yang benar-benar berfungsi mengakomodasi kepentingan masyarakat Indonesia serta memberdayakan mereka melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pencerdasan, pencerahan dan pendidikan masyarakat.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) is still encountering identity crisis whether representing public or authority due to the strongly influences by power authorities although it has been admitted as a public television since 2002. This research attempt to portray reinvention and implementation of TVRI concepts as public broadcasting carried out by analyzing TVRI dominant construction on law products and on reality relationship between state institution, society and TVRI itself to implementing public broadcasting concept. The theory that used to understand the phenomenon under the study is bureaucracy theory of Max Weber and reinforced by concepts study of Moscow’s economic and political media, Rogers’s reinvention and implementation, as well as the media and society of Croteau concepts through qualitative case study method and use “to look at institution from internal or media professional point of view” approach with constructivist paradigm. There are three findings of the research. First, TVRI is the element of a big organization called a country, which has not fully free from paradigm that place TVRI as government owned television. In this case, the spirit of ideal public broadcasting institution that should serve public interest is encompassing yet. Second, due to the new concept of public broadcasting in Indonesia, constitutional law is not recognized yet by state budget nomenclature and it has different perception with the existing state institution that cause a lot of things cannot be categorized formally, such as budget arrangement, civil servants regulation, including public broadcasting regulation, as well as its institution. In conducting control function toward public broadcasting, DPR often judged itself as politicians who always think to use it particularly. Third, TVRI afford to reinvent itself as public broadcasting institution has been faced with many obstacles, especially with internal problems within TVRI. From the 3 findings above, it is found that TVRI stigma as an instrument of power must be left, and reinvention of TVRI should carry out its duty as public broadcasting to cater and accommodate Indonesian people and also to maximize and involve them through the functions of mind’s development , enlighten and education of its people.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id