Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pembangunan Permukiman Perkotaan Yang Berkeadilan, Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara kesejahteraan berkewajiban melakukan pembangunan permukiman dan perumahan untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan. Kewajiban tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pelanggaran penerapan rencana tata ruang wilayah yang terjadi telah menimbulkan kerusakan pada kelestarian lingkungan hidup dan bagaimana solusi yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan. Pembangunan permukiman perkotaan sepatutnya dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang mengandung prinsip keadilan dan berkelanjutan dalam tujuan negara kesejahteraan. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa bahan hukum primer (perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya), bahan hukum sekunder (doktrin dan pendapat ahli hukum terkemuka) dan bahan hukum tersier (kamus hukum atau encyclopedia, di samping itu peneliti melakukan penelitian di lapangan). Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang mengkaji asas-asas hukum, hubungan antar undang-undang dan sistematika hukum yang berlaku, yang berlaku sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data yang merupakan data utama yang meliputi bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder dan bahan-bahan tersier, sedangkan wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber untuk membantu menganalisis pokok permasalahan dalam disertasi ini. Dapat disimpulkan pada penelitian ini, pada tataran normatif, penerapan prinsip keadilan dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan penerapan tata ruang permukiman perkotaan belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada tataran praktikal, masih terjadi pelanggaran dan tidak dilaksanakan ketentuan rencana umum tata ruang dan ketentuan UUTR baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga sangat diperlukan kerjasama antara stakeholder tersebut.

Indonesia as the welfare state is obliged to carry out the construction of settlements and housing for al l the people of Indonesia, especially the development of housing and urban settlements. That obligation is to achieve social justice and prosperity for all the people of Indonesia, as stated in Article 33 of the 1945 Constitution. Violation implementation of spatial plans that happen has caused damage to the conservation of the environment and how the solutions that have been and will be done to address the impact. The urban settlements should be based on spatial plan containing the principles of justice and sustainable prosperity in the destination country. This study is descriptive analytical that describes the facts of primary legal materials (legislation and implementing regulations), secondary legal materials (doctrine and leading legal expert opinion) and tertiary legal materials (law dictionary or encyclopedia, in addition to researchers conducting research in field). This study examines the normative juridical principles of law, the relationship between law and systematic laws, which act as secondary data in this study. Literature study is to collect data which is the main data which include primary materials, secondary materials and tertiary materials, while the interviews were conducted with several sources to help analyze the main issues in this dissertation. Can be concluded in this study, the normative level, the application of principles of justice and the principles of sustainable development in the planning and implementation of spatial urban settlements have not been fully implemented as it should. At the empirical level, there is still a violation and not implemented the provisions of the general plan layout and provision UUTR whether conducted by government, business and society, so much needed cooperation between these stakeholders.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id