Abstrak RSS

Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Talaud

Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Talaud
Imen Djoli Manapode
Unpad
Indonesia
Unpad
, ,

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya wajib belajar, termasuk didalamnya peningkatan anggaran pendidikan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivita. Namun demikian keterbatasan dana yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan ternyata tidak menurunkan semangat insan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terbukti dari adanya peningkatan kualitas lulusan pada semua tingkatan pendidikan. Penelitian ini mempelajari dan menganalisis proses implementasi kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya diharapkan memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti memperoleh data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan. Untuk memandu penelitian ini di tetapkan hipotesis kerja dengan mendasarkan pada teori Van Horn dan Van Meter yaitu Implementasi kebijakan anggaran pendidikan dilakukan melalui proses aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber – sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi kebijakan anggaran pendidikan dilakukan melalui aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber – sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif antara sekolah dan komite sekolah dalam kolaborasi pendanaan, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karenanya konsep yang ditemukan dalam penelitian ini adalah komunikasi antar organisasi dari sekolah dengan komite sekolah yang efektif dapat membentuk kolaborasi pendanaan dalam implementasi kebijakana anggaran pendidikan.

National and local governments are obliged to secure the implementation of obligatory education, including to increase educational budget. However, in reality, the allocation of fund is not in accordance with needs and priority scale and not reflects economic, efficiency, and effectiveness aspects. Limited funds the educational finance faces doesn’t discourage educational persons in Talaud Island Regency to enhance the quality of education as shown by the enhancement in the quality of graduates at all educational levels. This research studied and analyzed the process of implementing educational budgetary policy in Talaud Island Regency, in order to obtain a new concept of the development of public administration science. By a qualitative approach with a descriptive analysis, this research was expected to reveal, describe, and understand the phenomenon that had occurred on the research background and object. The researcher was the key instrument. Data were obtained by direct observation at the research location and in-dept interview with some informants. To guide the researcher, a working hypothesis based on Van Horn and Van Meter’s theory was formulated. This research found out that hte implementation of educational budgetary policy was not only by the aspects of policy standards and goals, policy sources, interorganizational communication, implementer characteristics, attitude of implementers, and economic, social and politic spheres, but also by cooperation with community. Therefore, a concept found in this research was that the strategy pursued by the implementer in the implementation of educational budgetary policy was conducted by a cooperation with community through a collaboration in school facilities finance with a committee and class association.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id