Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Bagi Investor

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, merupakan sumber dana potensial untuk pembangunan. Dalam penerbitannya tidak mengenal konsep bunga melainkan konsep imbalan/bagi hasil oleh karena itu memerlukan underlying asset sebagai dasar penerbitan dan diterbitkan dengan suatu akad. Penerbitan SBSN saat ini ditujukan untuk membiayai defisit APBN, menggunakan akad ijarah sale and lease back dan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset. Hal ini menimbulkan permasalahan karena berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BMN tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang. Untuk itu penelitian ini bertujuan menemukan kepastian hukum hak-hak investor dalam berinvestasi pada SBSN bila pemerintah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, menemukan perlindungan hukum hak investor dalam berinvestasi pada SBSN dengan penggunaan BMN sebagai underlying asset bila dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004, dan menemukan perspektif penerbitan SBSN sebagai instrumen investasi yang berdasarkan asas kepastian hukum bagi investor dalam menunjang ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan historis, dan yuridis komparatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Selain data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai data utama, penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai data pendukung. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan identifikasi masalah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, Untuk memberikan kepastian hukum kepada investor, Barang Milik Negara yang dijadikan aset SBSN harus Barang Milik Negara yang produktif atau berupa proyek pembangunan yang khusus didanai dari penerbitan sukuk, sehingga apabila pada saat jatuh tempo pemerintah tidak bisa memenuhi kewajibannya atau terjadi gagal bayar, ada jaminan kepastian hak-hak investor dengan pemanfaatan Barang Milik Negara tersebut oleh investor. Kedua, Ketentuan mengenai penggunaan Barang Milik Negara sebagai aset SBSN dalam UU SBSN harus dikhususkan berupa Barang Milik Negara yang produktif atau berupa proyek pembangunan yang didanai dari penerbitan SBSN, sehingga memberikan perlindungan hukum hak-hak investor dalam berinvestasi pada SBSN. Ketiga, Praktik penerbitan SBSN saat ini belum sepenuhnya menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor, mengingat penerbitannya hanya untuk membayar defisit APBN, dan pembayarannya di bebankan pada APBN yang sewaktu-waktu bisa terjadi default. Ke depan, agar SBSN dapat menunjang pembangunan ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi investor, tujuan penerbitannya harus dikhususkan untuk membiayai pembangunan proyek, dengan ketentuan Barang Milik Negara sebagai aset SBSN adalah berupa proyek pembangunan yang didanai dari penerbitan SBSN tersebut dengan mencantumkannya ke dalam UU SBSN, sehinggamemberikan kepastian hukum bagi investor.

SBSN is state securities that is issued on the basis of shariah principle,his securities is a potential source of fund for development. it does not recognize concept of rate but concept of share instead. Therefore, it requires underlying asset as the base of its issue and it is issued with on one akad or agreement. This issue of SBSN, at the moment, is to fund the deficit national budget using ijarah sale and lease back agreement and national property as the underlying asset. It, then, stirs some problems since under the National Treasury Act No. 1, 2004, National Property cannot be transferred and cannot be used as the collateral. For the reason above, this research aims to find a legal certainty for the rights of investors investing on SBSN if government cannot fulfill its obligation when SBSN dues; to find legal protection on investors right in investment on SBSN using national property as the underlying asset when related to Act No, 1, 2004; and to find perspective of the issue og SBSN as the investment instruments based on principle of legal certainty for investors to support the economy of Indonesia. This research uses juridical normative approach with historical and juridical comparative approach. This specification of the research is descriptive analytical. Other than secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary law materials as the main data, this research also uses primary data as supporting data. All data obtained are, then analyzed juridical-qualitatively to obtain proper results that accord with the problem identifications. Based on the findings and discussion, some results are found : First, to provide legal certainty to the investors, national property used as an asset of SBSN should be the productive property or development projects specifically funded by the securities, therefore when the securities due but the government cannot perform its obligation or when default occurs, there will be warranty for the assurance of investors rights by utilizing the national property by the investors Second, the regulation concerning the use of national property as the SBSN asset should be specific that is the productive property or development project funded by the issue of SBSN so that the protection of investor right in investment can be given. Third, the issue of SBSN today does not yet support the economic development of Indonesia and provide legal certainty for the investors, considering the issue of it is merely to pay the deficit of National Budget, and the payment is burdened on National Budget whenever default occurs. In the future, for the SBSN supports the economic development and legal certainty for the investors, the issue should be specified for funding the development project with requirement that the national property as the SBSN asset is the development project funded by the the issue of SBSN by including the provision in the SBSN Act for the legal certainty for the investors.