Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Kajian Pengelolaan Lingkungan Pada Pertambangan Batubara di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (StudiKasus di KecamatanSamarinda Utara)

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang banyak sekali mengeluarkan KP/IUP, salah satu wilayah yang banyak sekali aktifitas kegiatan penambangan batubaranya yaitu Kecamatan Samarinda Utara, hingga kini IUP yang ada di Kecamatan Samarinda Utara berjumlah 31 IUP, terdiri dari 28 IUP yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan 3 IUP oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk PKP2B. Dengan adanya kegiatan pertambangan batubara selain memberi dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadaplingkungan biofisik dan sosial. Salah satu dampak negatifterhadap lingkungan biofisik yang terjadi di Kecamatan Samarinda Utara yaitu banjir yang menggenangi permukiman dan juga lahan-lahan pertanian di sekitar aktifitas pertambangan batubara, hingga kini hal tersebut terus terjadi bila hujan. Bila dampak negatifini tidak dikelola dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan maupun peraturan yang sudah mengaturnya, maka dampak negatif ini akan terus terjadi, bila dibiarkan kemungkinan luasannya akan bertambah.Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah aktifitas pertambangan batubara yang beroperasi sudah melakukan pengelolaan lingkungan. Untuk mengetahui hal tersebut penting tentunya diteliti melalui penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi objek penelitian sebanyak 4 (empat) IUP yang berada di Kecamatan Samarinda Utara. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive yakni melalui 6 orang informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan lingkungan pada pertambangan batubara dan aktifitas di 4 (empat) objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum pengelolaan lingkungan di 4 objek penelitian masih tidak efektif, hal ini diketahui dari upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait. Pengelolaan lingkungan yang tidak efektif ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pertama, penegakan hukum dalam hal lemahnya pemberian sangsi hukum terhadap pelanggaran. Kedua, lemahnya komitmen para pengusaha atau pemilik IUP dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Dan ketiga, kurangnya peran pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Samarinda City is the Capital of East Kalimantan Province that has issued a great number of KPs/IUPs. One of the areas with a lot of coal mining activities is North Samarinda Sub-district (Kecamatan). Until now, there are 31 IUPs issued in North Samarinda Sub-District, consisting of 28 IUPs that Samarinda City Administration issued and another 3 IUPs that Central Government issued in a form of PKP2B. The presence of coal mining activities produces not only positive impacts but also negative ones on biophysical and social environments. One of the negative impacts on biophysical environment that occurred in North Samarinda Sub-district is flood that inundated neighborhoods and agricultural areas around coal mines. Thus far, such incidences frequently occur when it is rain. If the negative impacts are not managed properly in accordance with environmental documents and prevailing legislations, then they will continuously occur, and even more extensive if they were not dealt with. Thus, a question arises on whether or not the activities of coal mines that are operating have conducted environmental management. To find out it, it is surely important to investigate by this research. This research used a descriptive analysis method by a qualiattive approach. The objects of research were 4 (four) IUPs that existed in North Samarinda Sub-district. Sapling used a purposive sampling technique, that is, by 6 key informants to obtain information on environmental management in coal mines and the activities at 4 (four) research objects. The results of research showed that generally environmental management at the 4 research objects has not been effective yet, as indicated by the fact that environmental managing and monitoring measures were not in conformity with relevant rules. This ineffective environmental management was also influenced by 3 factors, namely, firstly, law enforcement, in this case the weakness of legal sanction against violations. Second, the weak commitment of businessmen or IUP owners in conducting environmental management. And third, the lack of government’s role in both guidance and supervision.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id