Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Urgensi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Dilihat Dari Lingkup Tugas Dan Wewenangnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian ini berjudul “Urgensi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Dilihat dari Lingkup Tugas dan Wewenangnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan”. Permasalahan inti yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum?. Kedua, upayaupaya apakah yang perlu dilakukan untuk mendukung keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum?. Ketiga, bagaimanakah konsep yang ideal bagi Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum?. Berdasarkan ketiga identifikasi masalah ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Pertama, menemukan konsep hukum tentang urgensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Kedua, menemukan konsep hukum mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung urgensinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ketiga, menemukan konsep hukum yang ideal bagi Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum positif dan asas-asas hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang relevan. Teknik analisis yang dilakukan secara normatif, yakni dengan membangun argumentasi (penalaran) hukum berdasarkan filsafat hukum, teori hukum dan asas-asas hukum, yang hasilnya dituangkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan dalam rangka menjawab permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah sangat penting, karena untuk penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta sebagai penunjang suksesnya program-program Pemerintah Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, Upaya yang harus dilakukan untuk mendukung keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah dengan cara mengoptimalkan faktor pendukung yang ada dan mengeliminasi faktor penghambat yang ada. Ketiga, Konsep ideal Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah harus merupakan unit tersendiri yang bersifat mandiri dengan tugas, fungsi dan pola kerja yang jelas yang terpisah dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara RI.

The study is titled “The Urgency of Civil Service Police Unit Existence within Local Government, from the Perspective of Their Duties and Authorities Based on Regulation”. The core issues of this research are: Firstly, how is the urgency of the Civil Service Police Force presence within the Local Government in the implementation of peace and public order?; Secondly, what are the required efforts to support the urgency of Civil Service Police Unit existence within the Local Government in the implementation of peace and public order?; Thirdly, how an ideal concept for Civil Service Police Unit within the Local Government in the implementation of peace and public order?. Based on the three identified problem, the objectives of this study are: Firstly, to find a concept of law regarding the urgency of Civil Service Police Unit existence in the Local Government in the implementation of peace and public order. Secondly, to invent a concept of necessary legal measures to support the existence of Civil Service Police Unit within local Government in the implementation of peace and public order. Thirdly, to find a legal concept for ideal Civil Service Police Unit within Local Government in the implementation of peace and public order. This research is a juridical-normative, to study the principles of positive law and legal principles, by verifying and evaluatingany relevant legal norms. The analysis is conducted normatively, by constructing legal arguments (reasoning) based on the philosophy of law, legal theory and legal principles. Its result is written descriptively. Based on the analysis result to solve the problems, it can be concluded that: Firstly, the existence of Civil Service Police Unit within the local Government is very important, because it is for enforcing local government regulations, holding peace and public order and also as a endorser for the success of local government programs and implementation of regional autonomy. Secondly, the efforts should be made to support the existence of Civil Service Police Unit in the Local Government by optimizing supporting factors and eliminating resisting factors.Thirdly, the ideal concept of Civil Service Police Unit within Local Government should be an independent unit. Their functions and duties must be separated from the police.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id