Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyerapan Aspirasi Rakyat Studi Tentang Koordinasi Perencanaan Dan Pembuatan Kebijakan Penyaluran Aspirasi Rakyat

Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian dimaksudkan untuk membahas koordinasi Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyerapan aspirasi masyarakat, dan tujuan penelitian memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan Ilmu Pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 10 orang. Penentuan informan penelitian menggunakan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan analisis triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat meliputi koordinasi langsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan. Koordinasi langsung perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPD atau anggota DPR merupakan rangkaian aktvitas koordinasi informal namun mendukung terjalinnya koordinasi formal yang diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di antara DPD dan DPR dalam memberikan layanan penyerapan aspirasi masyarakat. Koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan yang menyerap aspirasi masyarakat belum terlaksana secara optimal di antara DPD dan DPR, karena masih adanya kendala ego institusional dan arogansi fungsional yang menyebabkan salah satu lembaga merasa lebih penting dari lembaga lainnya. Koordinasi berkelanjutan yang meliputi koordinasi kebijakan dan koordinasi teknis penyerapan aspirasi masyarakat yang diperlukan untuk melembagakan pola koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat di antara DPD dan DPR masih belum jelas; dan oleh sebab itu sampai kini belum terjalin suatu pola koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif di antara DPD dan DPR.

The phenomenon is made an object of study is planning and policy making of the absorption of community aspirations coordinated by the Regional Representatives Council with House of Representative. The study is intended to discuss coordination with the Regional Representatives Council and House of Representatives in the absorption of community aspirations, and goals of the research gained new concept for the development of science, especially the development of Government science. The study used a qualitative research approach. Informant research as much as 10 people. Determination of research informants using snow ball technique. Secondary data collection using library research, observational studies and documents. The collection of primary data using interview techniques. Processing the data using descriptive analysis method with triangulation analysis approach. The results of this research is that planning and policy making of the absorption of community aspirations coordinated by the Regional Representatives Council with the House of Representative also includes individual direct coordination, coordination of planning and policy making and sustainable coordination. Direct coordination is done by individual Regional Council members or House of Representatives members is a series of informal coordination jointly, but supports the establishment of formal coordination is needed to align the tasks and functions between the Regional Council and the House of Representatives in providing the absorption of the community aspirations. Coordination of planning and policy making that absorbs community aspirations have not been implemented optimally between the Regional Council and the House of Representatives, because of the persistence of institutional constraints ego and arrogance that led to a functional one agency feels is more important than other institutoins. Ongoing coordination inculding the coordination of policy and technical coordination absorption aspirations necessary to institutionalize the coordination pattern of absorption of the aspirations of the people in the Regional Council and the House of Representatives is still unclear, and therefore until now has not established a pattern of coordination of effective absorption of the community aspirations in the Regional Council and House of Representatives.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id